 |
| "Ketua Umum Partai Demokrat @SBYudhoyono ternyata tak bisa dipercaya RAKYAT. #ShameOnYouSBYudhoyono #ShameOnYouSBY," begitu bunyi kicauan Fadjroel dari akun Twitter-nya @fadjroel.Sementara Abdee Negara mengungkapkan kekecewaannya dengan kicauan di @AbdeeNegara "Menyesal sempat percaya manuver politik @SBYudhoyono & partainya akan dukung Pilkada langsung :((( #ShameOnYouSBY". |
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat mendapat kecaman dari netizen di media sosial sesaat setelah RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna DPR Jumat dini hari.
Tercatat tagar #ShameOnYouSBY dan #RIPDemokrasi menjadi trending topic di Twitter serta petisi baru di change.org/BatalkanUUPilkada muncul, didukung ribuan orang dalam beberapa jam yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan UU yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia.
Suparman Manik, warga Medan, memulai petisi tersebut yang dalam beberapa jam saja telah didukung lebih dari 3.500 orang. Dalam petisinya, Suparman berkomentar bahwa UU Pilkada menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerahnya.
Puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada segera akan mengambil langkah menyikapi pengesahan UU Pilkada. Sebelumnya Koalisi Kawal RUU Pilkada telah membuat petisi change.org/DukungPilkadaLangsung yang hingga kini telah didukung hampir 55.000 orang.
"Kalau kita lihat reaksi masyarakat yang luas, semua marah terhadap putusan DPR dan puluhan organisasi masyarakat menyatakan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Pengamat politik dari Pemerhati Pemilu Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, Jumat.
Dalam siaran pers change.org yang diterima Antara, tercatat sejumlah tokoh publik ikut mengomentari pengesahan UU Pilkada ini melalui media sosial seperti pengamat politik dan aktivis Fadjroel Rachman, gitaris grup SLANK Abdee Negara, musisi Glenn Fredly, sutradara Joko Anwar, dan sutradara Nia Dinata.
"Ketua Umum Partai Demokrat @SBYudhoyono ternyata tak bisa dipercaya RAKYAT. #ShameOnYouSBYudhoyono #ShameOnYouSBY," begitu bunyi kicauan Fadjroel dari akun Twitter-nya @fadjroel.
Sementara Abdee Negara mengungkapkan kekecewaannya dengan kicauan di @AbdeeNegara "Menyesal sempat percaya manuver politik @SBYudhoyono & partainya akan dukung Pilkada langsung :((( #ShameOnYouSBY".
Selain itu, banyak pula gambar dalam bentuk "meme" yakni sebuah gambar atau foto yang memuat ekspresi atau maksud mewakili perasaan sang pembuat yang yang beredar melalui Whatsapp, BBM, Path, Twitter, dan lainnya.
Demokrat memutuskan "walk out" dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada saat syaratnya didukung oleh Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. Menurut Demokrat dukungan atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diajukan Demokrat hanya "lip service" atau di mulut saja dan tidak sungguh-sungguh. Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik F-Demokrat hadir dalam sidang paripurna.
Demokrat melihat bahwa opsi yang diajukan atau opsi ketiga itu sangat kecil peluangnya untuk diakomodir sehingga Demokrat menilai hanya ada dua opsi dalam voting di rapat paripurna, yakni pilkada langsung dan tidak langsung.
Setelah aksi "walk out" Demokrat, keputusan soal RUU Pilkada dimenangkan oleh suara yang mendukung dikembalikannya Pilkada oleh DPRD dengan total 226 suara.
Fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih tetap mendukung Pilkada lewat DPRD antara lain Golkar (73 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Gerindra (22 anggota).
Adapun dukungan untuk Pilkada langsung meraih 133 suara. Koalisi Jokowi-JK tetap mendukung Pilkada langsung yakni PDI Perjuangan (88 anggota), PKB (20 anggota), Hanura (10 anggota), ditambah 6 anggota dari Fraksi Demokrat dan 11 dari anggota Fraksi Golkar.
Demokrat berubah sikap mendukung Pilkada secara langsung dengan mengusung 10 syarat yang diminta untuk diakomodasikan dalam RUU Pilkada. Sebelumnya, Demokrat (148 kursi) bersama partai dari Koalisi Merah Putih lainnya seperti Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), dan Partai Gerindra (26 kursi) mendukung dikembalikannya Pilkada oleh DPRD.
Sedangkan partai politik yang mendukung Pilkada secara langsung antara lain, PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi) dan dengan ditambah suara Demokrat mencapai 287 suara pendukung. Sedangkan partai politik pendukung Pilkada oleh DPRD sebanyak 273 kursi.
sumber : Antara Bali
