 |
| Hayono Isman dan SBY |
#ShameOnYouSBY Menghilang Diganti #ShamedByYou
JAKARTA - Sejak Kamis (27/9/2014), tagar #ShameOnYouSBY yang muncul beberapa jam setelah DPR menjadikan kembali pemilihan kepala daerah dengan sistem tak langsung merajai kicauan Twitter khususnya di Indonesia.
Namun, setelah menjadi "trending topic" tagar #ShameOnYouSBY tiba-tiba "menghilang" dan digantikan #ShamedByYou. Tagar baru ini, yang jika dilihat merupakan kepanjangan akronim SBY, masih berisi kecaman terhadap keputusan Partai Demokrat yang melakukan walkout pada rapat paripurna beberapa hari lalu.
Sama seperti tagar terdahulu #ShamedByYou ini juga langsung menduduki peringkat teratas "trending topic" di Indonesia dan Jakarta bahkan sempat menjadi salah satu tren kicauan terpopuler kelima di seluruh dunia.
Hilangnya #ShamedOnYouSBY sempat menjadi perhatian khusus para pengguna Twitter di Indonesia, misalnya seperti disampaikan pengguna Twitter bernama Rita Wahyu.
"#ShameOnYouSBY hilang dari Trending. U can remove hashtag but u can never remove hw u made yr people feel #ShamedByYou," ujar @rita_wahyu.
Pengguna Twitter lainnya bahkan "menuding" SBY berada di belakang hilangnya #ShameOnYouSBY. "Well played Sir by removing #ShameOnYouSBY on TTWW, please walk the talk Sir #ShamedByYou," demikian kicauan @Goladies_an2
Aktivis Fadjroel Rahman juga tak ketinggalan memberikan komentarnya menggunakan tagar baru ini. "We Will Not Be Silent!" ujar Fadjroel.
Sebelumnya, tagar #ShameOnYouSBY menghilang dari jagat Twitter dan diduga kuat sengaja dihapus Twitter karena kemungkinan dianggap memiliki konten yang menghina seseorang.
Meski tidak memiliki sensor otomatis, Twitter juga bisa menghapus atau menahan sebuah konten jika menerima permintaan dari pihak berwenang di sebuah negara.
Dan, seperti pendahulunya #ShamedByYou juga langsung menduduki "peringkat puncak" trending topic Twitter di Indonesia dan Jakarta.
PDI-P: Ada Ibas, Ketua Fraksi, dan Mendagri, SBY Masih Kaget? Lucu!
JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima, meragukan kekagetan dan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Menurut dia, kehadiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengawal sidang paripurna tidak mungkin tanpa sepengetahuan SBY. [Baca: Curhatan SBY atas "Voting" DPR tentang RUU Pilkada]
"Kami enggak mengerti, SBY kecewa, bahkan marah mau mencari siapa dalang walkout itu. Pak SBY ini kan hadir di paripurna, ditandai dengan kehadiran Mendagri, anggota fraksi, bahkan ada Ibas. Lucunya, kaget dia," ujar Aria dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Ibas, sapaan Edhie Baskoro, memantau jalannya sidang paripuruna RUU Pilkada, dari ruang Fraksi Partai Demokrat. Namun, reaksi SBY ternyata terkejut dan kecewa dengan keputusan Fraksi Partai Demokrat yang walkout hingga akhirnya model pilkada melalui DPRD disahkan.
Aria mengatakan, kehadiran ketiga orang itu yang mengawal sidang paripurna adalah representasi dari arah kebijakan SBY sehingga Aria pun heran saat sehari kemudian SBY melontarkan pernyataan kekecewaannya. "Jadi, kekagetan SBY, membuat saya kaget. Jadi ini kaget-kagetan. Mau drama, sandiwara, boleh saja," ucap Aria.
Aria menyayangkan sikap Partai Demokrat yang tak mau mendukung pilkada langsung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut berbeda dengan klaim keberhasilan Presiden SBY telah melaksanakan pilkada langsung dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.
Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum paripurna, Jumat dini hari, melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walkout dengan dalih opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.
Hayono: Wajar Jika SBY Dicacimaki di Media Sosial
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat dicacimaki di media sosial oleh netizen.
Caci maki itu imbas sikap Fraksi Demokrat yang memilih meninggalkan (walk out) ruang sidang paripurna saat voting Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Wajar jika Pak SBY dicacimaki," kata Hayono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Di mata Hayono, SBY merupakan sosok pimpinan partai politik yang cerdas dan tegas. Namun, kata dia, tindakan yang dilakukan anak buahnya di Fraksi Demokrat tak cukup mampu menggambarkan kecerdasan itu.
Menurut dia, sikap anggota Fraksi Demokrat yang memilih walk out tidak mencerminkan sikap yang ingin menjadi partai penyeimbang pemerintah. Sikap tersebut justru menunjukkan seolah Demokrat ingin memberikan kemenangan bagi Koalisi Merah Putih.
"Semua orang bisa melihat, bahkan anak saya yang beda partai atau justru sopir saya sekali pun, apa yang dilakukan Demokrat itu bukan lah tindakan seorang partai penyeimbang tetapi memberikan kemenangan kepada KMP," kata Hayono.
Sebelumnya, kekecewaan atas hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme bahwa pilkada dilakukan melalui DPRD masih terus mengalir.
Publik menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial Twitter. Sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dari sidang paripurna dianggap sebagai pemicu kalahnya suara fraksi yang mendukung pilkada langsung. Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada.
Padahal, jelang voting, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.
Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Mengalirnya kekecewaan publik disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter. Tak sedikit pengguna Twitter yang me-mention akun SBY, @SBYudhoyono.
Bahkan, hashtag#ShameOnYouSBY menjadi topik teratas. "Presiden pilihan rakyat yang mencederai rakyatnya sendiri.. presiden yang mempunyai 4 album dalam 10 tahun. linkin park kalah #ShameOnYouSBY," demikian tulis Radityo melalui akunnya @Radityoiskandar.
Sementara itu, @Nouvalgeha menulis, "Terimakasih pak @SBYudhoyono, anda telah membunuh hak demokrasi rakyat Indonesia dengan mewariskan "Pilkada Tidak Lansung". #ShameOnYouSBY".
"Apa Persamaan PLN dan SBY?"
MANADO - Warga Manado menumpahkan kekesalan mereka terhadap kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sering sekali memadamkan aliran listrik. Kekesalan itu diungkapkan dengan kalimat-kalimat hujatan melalui status di berbagai media sosial.
"Jangan nikah dengan orang PLN, lampu saja mereka matikan apalagi anda kalau mau jadi istrinya," tulis Aldrin melalui status Blackberry Messanger (BBM) nya.
Tidak hanya Aldrin, berbagai status BBM dan status jejaring sosial lainnya diwarnai dengan umpatan kekesalan terhadap pemadam listrik yang dilakukan PLN. "Akhir pekan dari Boloaang Mongondow sampai Manado, dari Bitung ke Talaud statusnya mati lampu," tulis Yoseph Ikanubun, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado melalui BBM.
Beberapa warga lainnya malah mengolok-olok PLN dengan menyamakannya dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap bertanggungjawab dengan sikap Partai Demokrat yang walkout pada Sidang Paripurna DPRD dua hari lalu.
"Apa persamaan PLN dan SBY?" tulis Agust di akun Facebooknya. Lalu komentar-komentar pun bermunculan seperti "yang satu matikan lampu, yang satu matikan demokrasi."
Jawaban lain yang mengelikan yakni, "dua-duanya tidak konsisten dan bikin sakit kepala."
Kekesalan warga terhadap PLN disebabkan semakin intensnya pemadaman aliran listrik di hampir semua wilayah di Sulawesi Utara. Pemadam listrik tersebut bahkan tidak lagi mengenal saat jam kerja.
Seperti yang terjadi hari ini, Sabtu (27/9/2014), sejak pagi PLN telah memadamkan listrik di hampir semua wilayah. Warga semakin kesal karena pemadam listrik tersebut berlangsung cukup lama dan menganggu aktivitas kerja.
"Di rumah mati lampu, di kantor pun mati lampu. Mau kerja bagaimana ini?," ujar Stenly, warga Kairagi.
Dalam kesempatan terpisah, PLN Wilayah Sulut berkilah bahwa pemadaman listrik yang telah berlangsung dalam beberapa pekan tersebut disebabkan suplai listrik dari beberapa pembangkit yang dimiliki PLN mengalami gangguan.
Ini Alasan Demokrat Walkout di Paripurna RUU Pilkada Versi SBY
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara DPR tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
RUU itu telah telah disahkan pada Jumat (27/9/2014) dini hari lalu dan hasilnya mekanisme pemilihan kepala daerah berubah menjadi lewat DPRD.
Sebenarnya, kata SBY, Partai Demokrat telah menyampaikan usul opsi pilkada langsung, tetapi dengan sejumlah persyaratan.
Menurut dia, Demokrat akan menyepakati pilkada langsung asal dilakukan dengan 10 perbaikan besar. Akan tetapi, kata dia, syarat yang harus dicantumkan dalam pilkada yang baru itu ditolak oleh semua fraksi.
"Di tingkat panja juga tidak tembus. Artinya, DPR berkeinginan hanya dua opsi, langsung yang diusung PDI-P dan sejumlah parpol, dan pilkada oleh DPRD yang diusung oleh Koalisi Merah Putih," kata SBY seperti dikutip dari YouTube, Sabtu (27/9/2014).
Lobi yang dilakukan juga tidak tembus. Padahal, SBY mengaku yakin usulan Demokrat itulah yang terbaik. "Saya 10 tahun memimpin negeri ini, 10 tahun pula rakyat mengetahui, banyak sekali ekses, penyimpangan, hal-hal yang tidak benar kalau pilkada langsung tidak dilakukan perbaikan," ucapnya.
Meski demikian, dia menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang sehingga kenapa harus mundur lagi dengan pemilihan lewat DPRD.
Karena itulah, dengan sangat jernih, SBY mengungkapkan, baik Demokrat maupun dia secara pribadi mengusulkan agar opsi pilkada langsung dengan perbaikan dapat diterima.
"Kenyataannya ditolak, saya kecewa dengan itu. Kemudian, karena hanya dua opsi, Demokrat berat untuk memilih mana opsi yang tidak menjanjikan atau secara eksplisit dalam formulasinya pilkada langsung dengan perubahan, dan dengan opsi DPRD."
Dalam postingan yang berjudul "Tanggapan SBY Atas Hasil Voting DPR RI Tentang RUU Pilkada" itu, dia mengaku sempat diberi tahu, dalam rapat itu memang seolah-olah ada dukungan dari sejumlah fraksi atas usulan dari Demokrat karena dianggap baik. Tetapi, lagi-lagi SBY menyesalkan mengapa usulan itu tidak diwadahi dalam opsi.
Dia menganggap usulan itu bisa dijadikan opsi sendiri, atau, lanjutnya, kalau memang tidak sepakat usulan Demokrat, bisa diambil jalan tengah dengan digabungkan dengan opsi PDI-P. Artinya, opsi PDI-P yang menginginkan pilkada langsung digabung dengan Demokrat yang juga memilih langsung dengan perbaikan-perbaikan besar.
"Mestinya bisa disatukan, tetapi proses politik ini tidak terjadi. Bisa dikatakan berarti kehendak untuk satukan pandangan yang jernih ini tidak ada," ujarnya. Video yang diunggah pada 26 September 2014 itu telah ditonton oleh 15.045 orang.
Peluang Batalkan UU Pilkada Sangat Kecil
Gorontalo - Pengamat politik Universitas Gorontalo, La
Husen Zuada, mengatakan, peluang membatalkan UU Pilkada yang disahkan
melalui sidang paripurna DPR, sangat kecil.
Menurut dia, inti dari UU Pilkada itu adalah kepala daerah dipilih anggota DPRD.
Dia menilai, celah mengembalikan Pilkada langsung oleh
rakyat memang semakin kecil, terkecuali jika Presiden Soesilo Yudhoyono
tidak menanda tangani UU yang telah disetujui DPR itu.
"Namun peluang opsi ini pun kecil sebab sikap SBY sesungguhnya sudah
dapat dinilai dalam proses pengusulan rancangan UU itu, yang intinya
inisiatif eksekutif, Artinya, RUU ini jelas sudah disetujui dia sebagai
pemimpin eksekutif," kata dia.
Kemudian lanjut La Husen, celah lain adalah uji materi dan Mahkamah
Konstitusi dengan asumsi memutuskan kepala daerah tetap dipilih secara
langsung oleh rakyat.
Namun peluang hal itu pun sangat kecil kata La Husen, sebab MK mungkin
tidak akan melakukan hal yang dimaksud selama tidak dilakukan amandemen
pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut pemilihan kepala daerah
dilakukan secara demokratis.
"Istilah demokratis ini kemudian memunculkan banyak defenisi dan
penafsiran. Berbeda dengan pemilihan presiden yang termuat dalam pasal
6A ayat (1) yang menyebut pemilihan presiden dilakukan secara langsung
oleh rakyat," kata dia.
sumber : antarabali dan kompas
