Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Kekerasan di Bima

Minggu, 25/12/2011 09:59

Jakarta - Kekerasan di Bima, NTB tidak bisa dibiarkan. Atas dasar penegakkan hukum, polisi tidak boleh seenaknya mengumbar peluru. Negara harus mengusut tuntas kekerasan yang terus berulang.

"Kita harus menuntut tanggung jawab dari negara dengan menyelesaikan akar masalah," kata aktivis HAM Usman Hamid saat dihubungi detikcom, Minggu (25/12/2011).

Usman melanjutkan, alasan pihak kepolisian yang membubarkan unjuk rasa karena blokade Pelabuhan Sape sudah mengganggu ketertiban pun tidak bisa dibenarkan.

"Tak ada satu pun kaidah hukum, maupun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan," jelasnya.

Mantan Koordinator Kontras ini juga menjelaskan, insiden Bima adalah kekerasan negara yang jelas menunjukkan karakter dari kekuasaan. Perilaku aparat negara dalam insiden Bima itu juga merupakan
perilaku bermental centeng modal.

"Perilaku yang hanya mungkin dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, bukan kepada rakyat. Perilaku menembaki warga serta menangkap warga karena alasan warga menolak tambang jelas memposisikan prokepentingan bisnis di atas segalanya, termasuk tak peduli apakah perilaku itu mengakibatkan nyawa rakyat terenggut," urainya.

Menurutnya pula, legitimasi kebijakan-kebijakan yang salah, yang merusak alam, yang mengeruk kekayaan alam hanya untuk keuntungan segelintir orang, harus terus dilawan.

"Kebijakan sektor sumber daya alam, termasuk emas, mengalami percepatan yang tinggi belakangan ini khususnya sejak Presiden memaksakan pertumbuhan ekonomi," urainya.

2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air.

Dre@ming Post______

sumber : detik