 |
| Jokowi ogah mengemis-ngemis lagi kepada DPRD DKI meminta agar mereka cepat mengesahkan APBD 2014 demi kelancaran proyek pembangunan. Selain sudah lewat dari targetnya, yakni pertengahan bulan Desember 2013, Jokowi menilai komunikasi yang dilaksanakan dengan anggota DPRD DKI lebih dari cukup. |
Kerja di Jakarta Buruk, Elektabilitas Jokowi Merosot
JAKARTA -Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Joko Widodo membuat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta tersebut terus merosot.
Berdasarkan survei Pusat Data Bersatu(PDB) elektabilitas Jokowi pada bulan Januari hanya 28 persen atau turun delapan persen dari sebelumnya 36 persen pada rentang September-Desember 2013.
"Jokowi mengalami penurunan elektabilitas menyusul adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerjanya," kata Pendiri Pusat Data Bersatu(PDB), Didik J Rachbini dalam pernyataannya, Sabtu(18/1/2014).
PDB kata Didik terus memantau perkembangan elektabilitas Jokowi, apalagi saat ini kota Jakarta sedang diterjang banjir. Apa penanganannya bisa baik dilakukan Jokowi.
"Saya tidak tahu, apakah habis banjir akan menurunkan (elektabilitasnya)," ujarnya.
Survei Pusat Data Bersatu(PDB) dilakukan sejak tanggal 4-8 Januari 2014, di 11 kota besar menggunakan metode telepoling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 orang.
Margin of error kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ( Jokowi ) dianggap masih kalah dari sisi kualitas jika dibandingkan dengan peserta konvensi Demokrat, Anies Baswedan.
Namun, jika dilihat dari sisi elektabilitas, Jokowi memimpin di puncak klasemen.
"Jokowi memang bagus secara elektabilitas. Tapi kalah soal kualitas dengan Anies," kata Didik J Rachbini.
Salahkan Hujan Penyebab Banjir, Walhi Sebut Jokowi Musyrik
JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat dan pemerhati lingkungan Walhi menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menyalahkan hujan dan air rob sebagai penyebab banjir di ibukota.
Walhi menyebut Jokowi musyrik karena sebenarnya hujan yang turun adalah berkah dari Tuhan, bukan jadi biang keladi terjadinya banjir.
"Yang namanya volume air tetap segitu enggak bisa berubah tapi gentongnya ini yang dikurangi. Kalau lama-lama hanya menyalahkan curah hujan nanti masyarakat ini takutnya musyrik, bilang banjir karena Tuhan padahal hujan itu berkah," ujar Manajer Penanganan Bencana Walhi Nasional Mukri Friatna di Jakarta, Sabtu (18/1/2014).
Menurut Mukri, penyebab dari musibah banjir di Jakarta yang sebenarnya adalah beralihnya fungsi hutan yang dijadikan pemukiman atau industri.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Asraf Ali menegaskan penanganan banjir memang memerlukan waktu yang cukup lama.
Walau sejauh ini sudah ada perbaikan seperti gorong-gorong dan pengerukan kali, namun masih dinilai belum efektif mengurangi banjir Jakarta.
"Saya kira biar masyarakat yang menilai kinerja gubernur Jokowi dalam memperbaiki infrastruktur banjir di Jakarta. Kalau kinerja gubernur sekarang baik, saya kira banjir tidak akan separah saat ini. Masyarakat yang merasakan," ujarnya.
Warga Jakarta, kata Asraf, sangat berharap banyak kepada Jokowi untuk menepati janjinya dalam mengurangi dampak banjir.
Saat ini warga Jakarta menagih janji Jokowi pada kampanye 2012 silam yang berjanji mengurangi beban warga yang terkena dampak banjir.
Asraf mengakui, perlu strategi untuk jangka panjang memperbaiki insfrastruktur banjir. Namun untuk jangka pendek dan pengalaman awal tahun lalu seharusnya Pemda DKI sudah bisa merumuskan langkah-langkah antisipasi agar banjir tidak terus melumpuhkan Jakarta.
"Bagi kami fraksi Golkar DKI saat ini bagaimana pemda menangani korban banjir dengan serius. Kalau masalah infrastruktur banjir biar masyarakat yang menilai sendiri," katanya.
Sebelumnya,saat meninjau lokasi banjir di Kelapa Gading Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan alasan terjadinya banjir di kawasan perumahan elite tersebut.
Salah satunya intensitas hujan yang tak kunjung berhenti dan banjir rob.
"Memang terjadi hujan deras di sekitar Pulogadung dan robnya naik. Problemnya ada di situ," kata Jokowi.
Jokowi Ogah Mengemis-ngemis Lagi ke DPRD
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bingung dengan polah anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan.
Di depannya, beberapa waktu lalu, para wakil rakyat itu mendukung program Jakarta Baru. Namun, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 belum juga disahkan mereka.
Di sela-sela blusukan-nya pada Jumat(17/1/2014) kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dukungan DPRD DKI Jakarta melancarkan pengesahan APBD 2014 diungkapkan saat acara makan siang bersama DPRD DKI di Jakarta. Perwakilan dari setiap fraksi di DPRD DKI hadir dalam undangan.
"Makanya tanyakan sendiri sajalah ke sana (DPRD DKI). Dulu kan bilangnya semua fraksi dukung. Tapi lamban, makanya tanya saja sendiri ke Dewan," ujar sang politisi PDI Perjuangan tersebut.
Jokowi ogah mengemis-ngemis lagi kepada DPRD DKI meminta agar mereka cepat mengesahkan APBD 2014 demi kelancaran proyek pembangunan. Selain sudah lewat dari targetnya, yakni pertengahan bulan Desember 2013, Jokowi menilai komunikasi yang dilaksanakan dengan anggota DPRD DKI lebih dari cukup.
"Dulu komunikasi kan sudah. Sekarang komunikasi lewat Sekda dan Bappeda saja. Kalau ketemu, nanti kamu bilang saya lobi-lobi lagi. Enggak usah desak-desak, sudah terlambat," lanjutnya.
Meski mengakibatkan sejumlah rencana proyek pembangunan di Jakarta molor, Jokowi akan tetap mengusahakannya dengan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran APBD 2013 lalu. Khususnya untuk belanja langsung, seperti gaji pegawai honorer dan beberapa perawatan yang mesti dilaksanakan secara harian.
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November silam.
Melihat suasana eksekutif dan legislatif yang cair dan akrab, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013. Namun, DPRD kembali memastikan bahwa pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014.
Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui lamanya pengesahan APBD 2013 diakibatkan terkait administrasi. Banyak nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Dia pun memastikan APBD 2014 disahkan pada Januari 2014 ini.
sumber : tribun
