Indonesia: Jokowi
Headlines News :

Latest Post

Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Jokowi: Sekarang Pers yang Menekan Pemerintah

Written By Dre@ming Post on Rabu, 10 Februari 2016 | 09.00

Presiden Joko Widodo
LOMBOK - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa karena didesak oleh kecepatan, terutama media-media online ingin segera memuat berita terbaru, tapi media seringkali melupakan kode etik jurnalisme dan etika pemberitaan.

"Beritanya jadi tidak akurat, tidak berimbang, campur aduk antara fakta dan opini, " ujur Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 di Pantai Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).

Bahkan terkadang, kata Presiden, berita-berita yang tidak mempertimbangkan etika jurnalisme dapat menjadi berita yang tidak berimbang dan tidak jarang dapat menghakimi seseorang.

"Menurut saya ini berbahaya sekali," ucap Presiden.

Hubungan pers dengan pemerintah saat ini dan beberapa tahun yang lalu sangatlah berbeda.

Jika dahulu, tekanan kepada pers itu datang dari pemerintah, tapi sekarang berbalik, justru pers yang menekan pemerintah.

"Kalau dulu pers ditekan, berita langsung yang baik-baik. Sekarang pers yang menekan pemerintah," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan mengapa terjadi tekanan pers kepada pemerintah karena sebenarnya tekanan dari i‎ndustri pers sendiri.

"Karena persaingan maka ditekan dari lingkungan sendiri. Inilah yang harus kita hindarkan bersama," kata Presiden.‎

Di akhir sambutannya, Presiden berharap pers dapat menjadi pilar keempat demokrasi dengan menghadirkan informasi yang lebih jujur, akurat dan obyektif.

"Se‎lalu memberi tempat suara bagi masyarakat," ucap Presiden.

‎Tema Hari Pers Nasional Tahun 2016 ini, yaitu “Pers Yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”.

Pada Puncak Peringatan HPN 2016 ini dihadiri oleh para menteri anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, pimpinan BUMN, Duta Besar negara sahabat, pemilik media dan pemimpin redaksi media nasional.








sumber: tribun

'Pak Jokowi Tolong Beli Ginjal Saya, Anak Saya Butuh Operasi Rp 1,2 M'

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 21 November 2015 | 08.49

Kasih sayang orangtua kepada anak memang indah, apapun akan dilakukan demi keceriaan sang anak. Hal tersebut nyata ditunjukkan oleh Susanto (28) warga Kampung Kelapa Cagak, Desa Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Lantaran tidak memiliki uang untuk operasi Adrian (5) putranya yang menderita Hepatitis B, dirinya rela menjual diri.
JAKARTA - Kasih sayang orangtua kepada anak memang indah, apapun akan dilakukan demi keceriaan sang anak.

Hal tersebut nyata ditunjukkan oleh Susanto (28) warga Kampung Kelapa Cagak, Desa Teluk Lada, Pandeglang, Banten.

Lantaran tidak memiliki uang untuk operasi Adrian (5) putranya yang menderita Hepatitis B, dirinya rela menjual diri.

Aksinya tersebut seperti yang terlihat di depan gerbang silang barat daya Monumen Nasional (Monas), persis di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).

Usai berjalan kaki menempuh ratusan kilometer dari rumahnya menuju gerbang istana, Susanto pun kembali menuju gerbang penjagaan Istana Negara untuk meminta izin kepada Polisi Militer yang berjaga.

Walau terlihat memohon, seperti jawaban yang diterimanya sebelumnya, pihak keamanan Istana Negara tidak mempersilakan dirinya untuk masuk menemui kepala negara.

Dirinya pun kembali menyeberangi Jalan Medan Merdeka Utara dan berdiri sembari tetap membentangkan poster berwarna merah jambu yang berisi foto anaknya, dirinya meminta Presiden Joko Widodo membeli ginjalnya untuk biaya operasi anaknya yang mencapai Rp 1,2 miliar.

'Pak Jokowi Tolong Beli Ginjal Saya, Anak Saya Butuh Operasi 1,2 M', tulisnya dalam poster yang dibawanya. Dalam poster tersebut pun terpampang dua buah foto Adrian ketika masih sehat dan kondisi saat sakit.

Namun, walau sudah lebih dari delapan jam dirinya berdiri, belum ada sedikit pun jawaban dari balik gerbang istana.

Perhatian yang datang justru berasal dari sejumlah pengendara jalan yang melintas, untuk sejenak menyapa dirinya ataupun bertanya gerangan dirinya yang mematung di tengah teriknya matahari.

"Saya sudah habis cara, bingung mau cari uang untuk berobat anak saya. Saya datang ke sini untuk minta tolong sama pak Jokowi, tolong bantu saya-saya rela jual ginjal untuk bapak," ungkapnya memelas duduk di atas trotoar seberang Istana Negara.

Diceritakannya, aksinya tersebut memang tidak lain demi kesembuhan putra keduanya tersebut.

Adrian dikatakannya, telah didiagnosa menderita penyakit hepatitis B atau gangguan pada hati dan varises pada usus sejak beberapa waktu lalu.

Kondisi Adrian pun dikatakannya kini kian menurun, karena bukan hanya adanya kegagalan fungsi organ, Adrian pun kini mengalami gizi buruk.

Namun apa daya tangan tak mampu, dirinya yang telah berusaha meminta bantuan, mulai dari mendatangi Bupati Pandeglang hingga Istana Negara, belum juga mendapatkan hasil.

Padahal, setiap pekannya, setidaknya Adrian harus dibawanya pulang-pergi dari rumahnya menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memeriksakan kesehatan.

"Udah didaftarin di BPJS Kesehatan bang, tapi BPJS katanya cuma sanggup bayar pengobatan anak saya Rp 250 juta, padahal kalau mau sembuh, anak saya harus dioperasi, biayanya Rp 1,2 miliar," ungkapnya tertunduk.

Karena besarnya biaya ditambah penghasilan dirinya yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, dirinya pun memutuskan untuk menjual ginjalnya kepada siapa pun yang membutuhkan.

Asalkan sambungnya, anaknya bisa sehat kembali.

"Saya lakuin apa aja bang buat anak, saya rela jual ginjal saya, yang penting anak saya bisa sehat bang," tutupnya.

Seiring dengan terbenamnya matahari, aksinya tersebut pun disudahinya dengan membaca surat Al Fatihah.

Sebelum akhirnya diantarkan pulang dengan menggunakan mobil oleh salah satu media, dirinya pun memberikan nomor ponselnya - 087808614436 - berharap ada seseorang yang murah hati membeli ginjalnya.







sumber : tribun

Saat Pemeriksaan 5 Jam Abraham Samad, Nama Jokowi Muncul

Written By Dre@ming Post on Kamis, 25 Juni 2015 | 09.28

Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mendatangi Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (24/6/2015). Samad diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Ketua KPK atau yang biasa disebut kasus rumah kaca.
JAKARTA - Ketua (nonaktif) KPK Abraham Samad diperiksa lima jam sebagai tersangka dugan pelanggaran Undang-undang KPK di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Dalam pemeriksaan, Abraham dicecar penyidik tentang pertemuannya dengan petinggi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Tjahjo Kumolo di apartemen The Capital Residence kawasan SCBD Jakarta pada April dan Mei 2014 atau dikenal "Rumah Kaca"; dan pertemuannya dengan Joko Widodo di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta pada 3 Mei 2014.

Abraham Samad mengakui kedua pertemuan itu. Namun, ia membantah dalam kedua lokasi pertemuan menjelang Pilpres 2014 tersebut terjadi pembicaraan mengenai calon wakil presiden (cawapres) sebagai barter pengurangan masa hukuman politisi PDIP, Emir Moeis, yang kasusnya pernah ditangani oleh KPK.

"Saat pengambilan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), saya baru mengerti duduk persoalannya. Sebenarnya tidak ada permasalahan di dalamnya. Karena pertemuan dipermasalahkan soal pertemuan saya dengan Jokowi di Yogyakarta," kata Abraham usai pemeriksaan.

Menurutnya, pertemuan dengan Jokowi yang saat itu menjadi bakal capres dari PDIP di salah satu ruangan terbuka Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada saat itu adalah tidak disengaja. Saat itu, sejumlah wartawan dengan bercanda memintanya untuk duduk berdampingan dengan Jokowi untuk diambil gambar atau fotonya.

Abraham mengaku penyidik hanya menanyakan sedikit pertanyaan terkait pertemuannya dengan Hasto Kristiyanto dan Tjahjo Kumolo di apartemen Capital Residence Jakarta.

Menurut Abraham, dalam pertemuan dengan kedua petinggi PDIP tersebut tidak membicarakan tentang politik atau pun cawapres pendamping Jokowi. "Emang tampang saya cocok jadi wakil presiden nggak," ucapnya.

Menurutnya, saat itu, Hasto dan Tjahjo justru mengadu tentang dugaan kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013 yang saat itu calon dari PDIP kalah dengan calon incumbent dengan sedikit selisih dalam perolehan suara.

"Ada beberapa hal, misalnya ada yang dilaporkan soal Pilgub Bali itu," ujarnya.

Abraham pun menyatakan bersedia dikonfrontir dengan Hasto dan Tjahjo perihal materi pertemuan tersebut.

Dengan begitu, lanjut Abraham, maka kasusnya kali ini bukan lah pelanggaran pidana, melainkan dugaan pelanggara etik pimpinan KPK. "Jadi, ternyata tidak ada masalah," ujarnya.

Oleh karena itu, Abraham dan kuasa hukumnya, Saor Siagian pun meminta penyidik Bareskrim agar melimpahkan kasusnya ini diproses dalam ranah etik KPK terlebih dahulu. Sebab, pada Februari 2015, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiqqurahman Ruki telah mengirimkan surat ke Plt Kapolri Badrodin Haiti perihal permintaan tersebut.

Dan saat Abraham dan kuasa hukumnya mengkonfirmasi surat dari Ruki itu, pihak penyidik Bareskrim justru belum menerima dan belum mengetahui isi suratnya. "Sebenarnya ada surat dari pimpinan KPK, Pak Ruki, yang meminta kasus dihentikan karena ini ranahnya etik. Tapi, saya harus hargai institusi penegak hukum. Makanya saya datang memenuhi panggilan penyidik," ujarnya.

Diberitakan, Abraham Samad kembali ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Polri atas kasus dugaan pelanggaran pidana UU KPK karena melakukan beberapa pertemuan dengan pihak berperkara atau terkait, yakni beberapa politisi PDIP di apartemen The Capital Residence kawasan SCBD Jakarta pada Maret-April 2014 atau dikenal "Rumah Kaca", dan pertemuan dengan Jokowi di Yogyakarta pada 3 Mei 2014.

Pihak Polri menjerat Abraham dengan Pasal 65 Juncto Pasal 36 huruf a Juncto Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal-pasal tersebut mengatur larangan bagi pimpinan KPK melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara. Ancaman pidana yang melakukan pelanggaran tersebut paling lama lima tahun penjara.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), KPK Watch, Muhammad Yusuf Sahide pada 22 Januari 2015.

Selain kasus "Rumah Kaca", Abraham Samad juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Sulselbar atas kasus dugaan pemalsuan data dokumen pembuatan paspor Feriani Liem.







sumber ; tribun

Cuma Rp 1,2 Miliar Per Malam, Pernikahan Gibran-Selvi di Hotel Solo

Written By Dre@ming Post on Kamis, 11 Juni 2015 | 10.05

Calon istri dari putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda Putri usai mengikuti tradisi Tembungan dirumahnya di Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (9/6/2015). Selvi dan Gibran akan melaksanakan akad nikah pada Kamis (11/6).
SOLO - Hampir semua hotel bintang tiga ke atas kebanjiran rezeki pada pesta pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo dengan Putri Solo tahun 2009, Selvi Ananda, tanggal 11 Juni ini. Tempat penginapan di Kota Bengawan penuh pemesanan kamar hingga akhir pekan ini.

Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo, MSU Adjie menuturkan ada sekitar 18 hotel bintang tiga hingga bintang lima di Solo. Dari 18 hotel ini, ada sekitar 3.000 kamar yang hampir penuh dengan pesanan para pelanggan pada pekan ini.

"Menurut informasi dari kawan-kawan memang sudah 90 persen terisi. Tetapi kalau untuk menaikkan harga saya rasa belum mengingat kondisi perekonomian yang seperti ini, jadi saya rasa harga masih sama, dan yang penting laku, karena momentnya berbeda dibanding Lebaran," ujar Adjie.

Dia menambahkan tarif hotel yang diberlakukan bervariatif tergantung kelas hotel hingga kebijakan manajemen untuk menghasilkan pemasukan. Dia memperkirakan terkait moment pernikahan Gibran dan Selvi, pelaku usaha perhotelan di Solo bisa meraup satu miliaran rupiah.

"Perkiraan kasar saja, misalnya rata-rata tarif kamar Rp 400 ribu per malam dikalikan 3.000 kamar jadinya ya Rp 1,2 miliar per malam. Tapi saya rasa tidak sampai karena tetap saja tarif hotel berbintang di Solo termurah dibanding kota lainnya," tandasnya.

Di sisi lain, Public Relation Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH), Tia Nadya mengaku 121 kamar hotel yang ada di KSPH semuanya sudah habis dipesan hingga tanggal 12 Juni. Harga yang ditawarkan hotel bintang lima ini mulai dari Rp 550 ribu hingga sampai Rp 15 juta per malam.

"Untuk yang harga Rp 15 juta yakni Indraloka Royal Suite yang biasanya ditempati mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga sudah dipesan oleh CEO Sinar Mas. Beberapa pejabat juga menginap di KSPH," papar Tia.

Beberapa pejabat yang menginap di KSPH di antaranya Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur Sumatera Selatan, Alex oeurdin hingga Dubes China.

"Beberapa pejabat baru ajudannya yang hadir, mungkin besok (Kamis) datang. Kalau Dubes China sudah hadir sejak dua hari lalu, karena untuk wisata juga dan mencoba kuliner di Solo," paparnya.






sumber : tribun

Dijebloskan ke Penjara, Jero Wacik: Pak Jokowi, Tolong Saya!

Written By Dre@ming Post on Rabu, 06 Mei 2015 | 12.11

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero senilai Rp 7 miliar di Kemenbudpar. Selain kasus tersebut, KPK juga menetapkan Jero sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.Dalam kasus di Kementerian ESDM, penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.Jero diduga berhasil mengantongi Rp 9,9 miliar yang dikumpulkan saat menjabat Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2012.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Jero Wacik, Selasa (5/5/2015) malam.

Pria asal Kintamani, Bangli, itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jero terlihat keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 20.40 Wita, Selasa (5/5/2015).

Rompi tahanan KPK berwarna oranye yang biasa dikenakan oleh tersangka sudah melekat di badannya.

"Iya, selama 20 hari ke depan tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang Jakarta Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Atas penahanannya, Jero merasa diperlakukan tidak adil. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mau membantunya lepas dari jeratan KPK.

"Saya mohon Pak Presiden Jokowi. Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil," ujar Jero saat keluar dari Gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tadi malam.

Tak hanya kepada Jokowi, ia juga meminta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membantunya.

"Pak Wapres, Pak JK, lima tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden keenam. Karena saya diperlakukan seperti ini, saya mohon dibantu," kata Jero.

Jero mengatakan, ia menolak menandatangani berita acara penahanan karena merasa tidak memenuhi alasan untuk ditahan.

“Tadi saya tidak mau menandatangani berita acara penahanan karena saya menganggap saya sudah mengajukan surat permohonan untuk tidak ditahan," ujar Jero.

Jero mengatakan kepada penyidik bahwa ia akan kooperatif selama penyidikan, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Ia lantas meminta kepada KPK untuk menegakkan keadilan.

"Saya sudah ajukan tadi pagi surat permohonan untuk tidak ditahan. Tapi ternyata saya ditahan. Saya tidak bisa apa-apa," kata Jero.

Jero pun meminta doa kepada istri, anak-anaknya, dan seluruh kerabatnya di Bali agar ia tabah menjalani hukuman.

Dari pernikahannya dengan Triesnawati, Jero Wacik dikaruniai empat anak. Mereka adalah Bunga Ratna Jelita Wacik, Ayu Vibrasita Rahayu Utami Wacik, Sagita Shinta Pratiwi Wacik, dan Bintang Wacikaputra.

"Saya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Saya merasa ini ketidakadilan. Seharusnya warga negara semua sama diperlakukan, karena ada orang lain yang menyatakan seperti itu tidak ditahan," tutur Jero yang kelahiran Kintamani (Bangli) 24 April 1949.

KPK menjerat Jero sebagai tersangka dalam dua kasus.

Jero diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) periode 2008-2011 dan Menteri ESDM tahun 2011-2013.

Pada kasus di Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar), dugaan korupsi yang dilakukan Jero terkait penggunaan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain saat masih menjabat sebagai Menbudpar.

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero senilai Rp 7 miliar di Kemenbudpar. Selain kasus tersebut, KPK juga menetapkan Jero sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

Dalam kasus di Kementerian ESDM, penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Jero diduga berhasil mengantongi Rp 9,9 miliar yang dikumpulkan saat menjabat Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2012.





sumber : tribun

Ribut-ribut Soal Proton, Presiden Jokowi Klarifikasi

Written By Dre@ming Post on Selasa, 10 Februari 2015 | 08.56

"Memang kita saat itu diundang untuk datang ke Proton. Dan yang hadir di sana adalah Chairmannya dari Mahathir mengundang secara khusus dan hadir juga PM Najib. Jadi saya pada posisi diundang datang," tegas Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan sejumlah pemberitaan mengenai kehadirannya pada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara produsen mobil Proton yaitu Proton Holdings Bhd (Malaysia), dengan perusahaan asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015) lalu.

Setibanya di tanah air, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Selasa (10/2/2015) dini hari, Jokowi tegaskan, dirinya hadir atas undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad. Juga hadir PM Najib (Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak).

"Memang kita saat itu diundang untuk datang ke Proton. Dan yang hadir di sana adalah Chairmannya dari Mahathir mengundang secara khusus dan hadir juga PM Najib. Jadi saya pada posisi diundang datang," tegas Jokowi.

Dan terkait MoU itu sendiri, jelas Jokowi, bentuknya adalah perjanjian antar perusahaan (bisnis to bisnis). Jadi MoU tersebut sangat awal sekali. Studi kelayakannya juga belum ada.

"Dan mengenai perjanjian MoU itu adalah B to B. Juga baru tahapan sangat awal sekali. Jadi berkaitan FS (studi kelayakan)a saja belum. Jadi itu tidak perlu diramaikan," ucapnya.

Jokowi pun menampik jika kehadirannya buah pendelegasian dari Hendropriyono.

Sebelumnya saat di Filipina, saat ditanya kesiapan untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional, Presiden Jokowi menegaskan, belum sama sekali. Bahkan studi kelayakannya juga belum.

“Saya harus melihat studi kelayakan seperti apa kemudian targetnya yang musti dicapai itu seperti apa,” tutur Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, yang menerima investasi dari manapun, termasuk Malaysia.

“Ya kalau investasi ya silahkan, mau dari Korea juga silahkan, mau dari Jepang yang sudah banyak dan mau investasi lebih besar lagi silahkan, kita butuh investasi,” tutur Jokowi.








sumber : tribun

Prabowo Menyeru Pesan Rekonsiliatif lewat Facebook, Ini Isinya

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 18 Oktober 2014 | 21.46

Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliaupun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.
Jakarta - Beberapa jam setelah bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang keduanya bertarung pada Pemilihan Presiden Juli lalu, menyampaikan pesan rekonsiliatif kepada rakyat Indonesia, terutama pendukungnya.

Dalam pesannya itu, Prabowo menyatakan diri sebagai orang yang selalu ingin menjaga persatuan nasional, berjiwa ksatria dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan, sehingga dia mengajak pendukungnya untuk bersahabat dengan pihak yang dulu menjadi lawannya.

"Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita. Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga,"  tulis Prabowo dalam akun Facebook-nya itu.

Dalam pesan 885 kata itu, Prabowo mendaulat Joko Widodo sebagai patriot yang seperti dirinya menginginkan yang terbaik untuk Indonesia.

"Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita,"  tulis Prabowo dalam akun Facebooknya yang sampai berita ini diturunkan sudah di-share atau dibagikan sebanyak 9.707 dan mendapat sekitar 4.200-an "like"  tersebut.

Berikut pesan rekonsiliatif lengkap Prabowo Subianto yang didahului dengan kalimat  "Sahabatku sekalian"  itu dalam akun Facebook-nya.

Sahabatku sekalian,

Saya tahu banyak diantara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita.

Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.

Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDIP dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Saya akan terus perjuangkan nilai-nilai itu, tetapi dalam kerangka senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita.

Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga. Memang ada pihak-pihak yang penuh kebencian, prasangka buruk, keserakahan, kedengkian dan jiwa yang curang. Tapi ingat dari awal saya menganjurkan kepada lingkungan saya, pendukung saya, sahabat-sahabat saya, apa yang saya tuntut dari diri saya sendiri yaitu berjiwalah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar. Kalau ada pihak yang menebarkan kebencian, fitnah, kepada kita bukan berarti kita harus balas dengan sikap yang sama. Janganlah fitnah kita balas fitnah, janganlah kebencian kita balas kebencian. Janganlah kita bertindak sebagai individu yang berjiwa Kurawa.

Itulah sikap saya, dan karena itulah saya memilih jalan yang saya tempuh sekarang. Bukan berarti kita merendahkan nilai-nilai kita atau perjuangan kita. Semakin kita merasa benar, semakin pula kita harus rela menghormati orang lain, pihak lain. Kalau orang lain menghormati kita, kita menghormati orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka tidak hormat pada kita, tidak ada salahnya kita menghormati terus.

Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.

Sahabat, kita bukan pihak penakut. Sejak dari masa muda, saya pernah hidup sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali saya terlibat dalam operasi-operasi militer, dalam kontak-kontak tembak dengan musuh negara. Saya paham apa artinya kekerasan. Karena itulah saya sadar bahwa seorang pemimpin sejati, pemimpin yang bertanggung jawab selalu harus memilih jalan yang sejuk. Apalagi kalau ini adalah untuk menjaga kepentingan, keutuhan bangsa yang kita cintai.

Sahabat, kita harus tetap militan, kita harus tetap patriotik. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita. Tapi kita harus selalu berusaha mencari jalan yang damai, jalan yang baik. Kita harus selalu mengutamakan persaudaraan dan persahabatan.

Kalau semua usaha kita, pada saatnya nanti tetap tidak membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita kita, dan keyakinan kita akan kepentingan bangsa dan rakyat, kalau bangsa Indonesia terancam, kalau kekayaan bangsa terus dirampok oleh bangsa lain, kalau kita sudah sekuat tenaga menciptakan kesadaran nasional, sebagai patriot dan pendekar bangsa kita harus tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang dituntut oleh keadaan.

Saya sekali lagi menganjurkan kepada sahabat saya dan pendukung saya, marilah kita terus tegar. Marilah kita memperkuat diri, marilah kita menambah barisan kita. Yakinkan lingkungan kita semuanya, bangkitkan kesadaran nasional kita. Dulu saat Bung Karno bersama para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan, mereka pun berpuluh tahun harus membangun kesadaran nasional. Sekarang pun kita harus membangun kesadaran nasional, bahwa kita saat ini sedang diancam oleh bangsa-bangsa asing yang selalu ingin Indonesia pecah, Indonesia lemah dan selalu tergantung.

Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita.

Apalagi agama Islam yang saya anut, mengajarkan saya bahwa menjalin dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan jauh lebih mulia dan bermanfaat daripada meneruskan prasangka buruk, rasa curiga, apalagi terjerat dalam kebencian dan permusuhan. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, maka kebencian dan fitnah mari kita balas dengan berbudi luhur, berjiwa kesatria. Semakin difitnah, semakin difitnah, semakin dihina, kita akan semakin tegar.

Saya minta sahabat sekalian janganlah ragu kepada pilihan-pilihan saya. Janganlah mendorong saya untuk mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jiwa saya sebagai ksatria. Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.

Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliaupun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.

Terima kasih, saudara-saudara. Sahabatku dimanapun berada.

Wassalamualaikum.

Salam Indonesia Raya,

Prabowo Subianto, 17-10-2014







sumber : Antara Bali

Megawati Nyaris Menelan Biji Salak, Puan Menangis

Written By Dre@ming Post on Minggu, 21 September 2014 | 07.49

Presiden terpilih Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di sela-sela Rakernas IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).
"Waktu Pak SBY Datang, Akses Publik Tutup... Kalau Jokowi, Minta Buka seperti Biasa"

BAWEN - Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan akan hadir memberikan materi dalam Sarasehan Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dalam Memantapkan Bonus Demografi untuk Mensukseskan Revolusi Mental Guna Mewujudkan Indonesia Hebat, di Kampung Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang, Minggu (21/9/2014) siang.

Di lokasi acara, sejumlah persiapan dilakukan oleh panitia, yakni Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti). Sedikitnya 3.000 peserta akan menghadiri acara yang digelar di salah satu unit usaha PT Perkebunan Nasional IX.

"Pak Jokowi akan hadir pada hari Minggu, sekitar pukul 09.30, membuka sekaligus memberikan materi," ungkap Sutrisno, Wakil Ketua Ganti DKI Jakarta, yang juga salah satu perwakilan panitia, Sabtu (20/9/2014) siang.

Di sisi lain, General Manager Kampoeng Kopi Banaran Petrus Budiman mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus menyambut kedatangan Jokowi, termasuk permintaan menu untuk orang nomor satu di Indonesia itu.

"Semuanya normal seperti biasa, menu juga yang biasanya tersedia sehari-hari di sini, tidak ada permintaan khusus," kata Budiman.

Selain menu, pengamanan di lokasi juga tidak terlampau ketat atau menonjol. Budiman lalu membandingkan antara pengamanan ketika Presiden SBY datang ke Kampoeng Kopi Banaran dan rencana kedatangan Jokowi sekarang.

"Waktu Pak SBY datang, saat itu akses publik ditutup. Sekarang paspampres minta tetap buka seperti biasa. Katanya, Pak Jokowi malah yang minta," imbuh Budiman tanpa merinci kapan SBY datang ke Kampoeng Kopi Banaran.

Hingga Sabtu sore, Kampoeng Kopi Banaran sangat ramai pengunjung. Selain sebagai rumah makan yang terkenal dengan kopinya, pengunjung juga bisa menikmati wisata agro di tengah kebun kopi seluas 45 hektar ini.

Kaget Dengar Permintaan Jokowi, Megawati Nyaris Menelan Biji Salak

SEMARANG - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat terkejut mendengar presiden terpilih Joko Widodo memintanya kembali menjadi ketua umum PDI-P untuk periode 2015-2020.

Permintaan Jokowi itu juga direspons oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PDI-P seluruh Indonesia yang juga mendukung Megawati melanjutkan kepemimpinan di PDI-P. "Enggak tahu ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak, hampir saja ketelan bijinya," seloroh Megawati, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).

Ketua Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan, Jokowi meminta Megawati kembali memimpin PDI-P seusai menjabarkan visi dan misi di dalam rapat tertutup pada Rakernas IV PDI-P, Jumat (19/9/2014) malam.

Argumentasi Jokowi saat itu, kehadiran Megawati dianggap mampu menjaga soliditas partai. Semua ketua DPD PDI-P yang hadir dalam rapat itu langsung merespons dengan menggelar rapat tertutup di kediaman Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Rapat itu melahirkan kesepakatan untuk mengusulkan Megawati menjadi ketua umum PDI-P periode 2015-2020, dan menetapkan Heru sebagai delegasi DPD PDI-P untuk menyampaikan usulan tersebut dalam Rakernas IV PDI-P.

"Hasilnya disampaikan secara resmi dan aklamasi (Megawati kembali diusulkan menjadi ketua umum PDI-P)," ujar dia.

Sekretaris Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Ahmad Basarah, melanjutkan, setelah Heru menyampaikan aspirasi dari semua ketua DPD PDI-P, Megawati diberi waktu untuk merespons.

Saat berpidato, kata Basarah, Megawati menerima usulan itu dengan positif. "Ibu Megawati merasa surprise karena usulan ini muncul tiba-tiba. Beliau sangat memahami bahwa usulan itu telah dipertimbangkan dengan matang," ujar Basarah.

Puan Menangis saat Bacakan Hasil Rakernas IV PDI-P

SEMARANG - Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menangis saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014) malam. Tangisan Puan sontak menyita perhatian ribuan kader PDI-P yang menjadi peserta Rakernas IV.

Puan sempat berhenti beberapa saat untuk mengendalikan emosinya ketika membaca pernyataan sikap dan rekomendasi PDI-P tersebut. "Merdekaaa...," teriak salah satu peserta Rakernas IV yang merespons tangisan Puan.

Pernyataan sikap dan rekomendasi Rakernas IV PDI-P memuat berbagai hal. Di antaranya yang berkaitan dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan rekomendasi penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Rakernas tersebut dihadiri sekitar 1.500 kader PDI-P dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Setelah pembacaan pernyataan sikap dan rekomendasi, rakernas secara resmi akan ditutup.



sumber : kompas

Menakar Peluang Prabowo di Mahkamah Konstitusi, Ini Syarat Mentri Jokowi

Written By Dre@ming Post on Jumat, 25 Juli 2014 | 08.54

Petugas penerima pendaftaran sengketa pemilihan umum presiden berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/7). Pendaftaran sengketa pilpres akan dilayani hingga Jumat (25/7) malam.
Menakar Peluang di Mahkamah Konstitusi

Komisi Pemilihan Umum, Selasa (22/7), menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pasangan Joko Widodo-M Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden/wapres terpilih periode 2014-2019.

Ucapan selamat dari sejumlah tokoh dan lembaga, dari dalam dan luar negeri, sudah mereka terima. Jika tidak ada aral melintang, Jokowi-JK akan dilantik sebagai kepala negara/kepala pemerintahan di negeri ini pada 20 Oktober mendatang.

Namun, sebagai calon yang bersaing dalam pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) lalu, pasangan Prabowo Subiyanto-M Hatta Rajasa masih mempunyai peluang untuk mempersoalkan keputusan KPU. Setidaknya sampai besok, Jumat, 25 Juli 2014, pasangan calon presiden/cawapres yang diusung tujuh partai politik itu bisa mengajukan upaya hukum, gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Peluang pasangan calon itu diatur dalam Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres yang menyatakan, ”Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU”. Namun, tidak sembarang keberatan bisa diajukan ke MK.

Ayat (2) Pasal 201 menegaskan, keberatan yang bisa diajukan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pilpres. Artinya, pasangan calon yang mengajukan keberatan bisa melalui tim penasihat hukumnya, harus memilih dan memilah daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dipermasalahkan sesuai rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU, yang dinilainya bermasalah dan bisa memengaruhi perolehan suara calon. 

Selisih cukup jauh

Sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU, pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mendapatkan 70.997.833 suara (53,14 persen). Ada selisih 8.421.389 suara. Tentu tak mudah untuk menemukan dugaan kecurangan dengan selisih 6,3 persen perolehan suara itu. Tim penasihat hukum pasangan Prabowo-Hatta harus memiliki data dan membuktikan kecurangan yang membuat pasangan itu kehilangan lebih dari 4,21 juta suara, dan sebaliknya suara dari pasangan Jokowi-JK menggelembung lebih dari 4,21 juta suara.

Yunus Yosfiah, Ketua Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan sebagai pengganti Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Hatta, di berbagai media menyebutkan, ada peretas dari Tiongkok dan Korea (Selatan) yang menggelembungkan sekitar 4 juta suara dan 14 kabupaten/kota di Papua yang tak menggelar pemungutan suara, tetapi suaranya dihitung. Prabowo menyebut pula KPU tidak adil, tak terbuka, dan tidak profesional. KPU menjadi bagian dari sumber masalah. Kecurangan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis.

Sebelum masuk ke MK, keterangan Yunus sudah dibantah Korea Selatan, yang mengirimkan utusannya untuk menemui tim itu. Dalam soal dugaan kecurangan, termasuk penggelembungan suara, keberatan Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan akan berhadapan dengan data dari KPU, yang memperlihatkan saksi dari pasangan Prabowo-Hatta menandatangani perhitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Di tingkat pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2014 pula.

Tidak bulat

Jika pada Jumat besok pasangan Prabowo-Hatta memasukkan permohonan ke MK, lembaga pengadil dalam sengketa pemilu itu tak bisa menolak. Pernyataan menarik diri dari Pilpres 2014, yang disampaikan Prabowo, Selasa lalu, tak memiliki implikasi hukum apa pun. Menarik diri bukan berarti mundur dari kontestasi pilpres, apalagi tidak disertai pernyataan tertulis yang diserahkan kepada KPU.

Namun, permohonan yang disampaikan Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan bisa saja tidak bulat. Prabowo saat menyampaikan sikapnya tak didampingi Hatta. Bahkan, dari media sosial terungkap Hatta dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinnya memilih menerima keputusan KPU. Keluarga M Amien Rais, pendiri PAN, juga sudah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Jokowi-JK.

Pasal 201 Ayat (1) UU No 42/2008 menegaskan, yang berhak mengajukan permohonan ke MK adalah pasangan calon (presiden/wapres). Penjelasan pasal ini menyebutkan, pasangan calon bisa memberikan kuasa kepada parpol atau gabungan parpol yang mengusulkannya, tim kampanye, atau pengacara untuk mengajukan permohonan kepada MK itu. MK wajib mengonfirmasi kepada KPU mengenai ada tidaknya keberatan atas penetapan hasil pemilu.

Salah satu kata kunci bisa atau tidaknya permohonan diterima oleh MK adalah pasangan calon. Dinamika politik setelah KPU menetapkan hasil Pilpres 2014 adalah terlihat keretakan di tubuh pasangan Prabowo-Hatta dan partai pengusungnya. KPU atau tim penasihat hukumnya sebagai pihak yang diperkarakan ke MK tentu bisa mempertanyakan, apakah pasangan calon yang mengajukan permohonan ke MK itu bulat. Apakah Prabowo dan Hatta bersama-sama memberikan mandat untuk mengajukan keberatan ke MK. Jika hanya salah satu calon, presiden atau wapres, yang mengajukan permohonan ke MK, apakah permohonan itu dapat diterima dan proses di MK selama 14 hari berlanjut?

Hal ini bisa menjadi pekerjaan mudah, tetapi juga sulit, untuk Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan menjawab, kebulatan permohonan ke MK. Surat kuasa kepada tim penasihat hukum yang mewakili ke MK tentu harus ditandatangani Prabowo dan Hatta. Apakah Hatta akan membubuhkan tanda tangan pada permohonan itu?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Partai Demokrat, partai penguasa dan penyokong pencalonan Prabowo-Hatta, sudah mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun menilai KPU periode ini profesional dalam melaksanakan pemilu. Pemerintah, sebagai pihak yang turut serta dipersoalkan dalam permohonan pasangan calon ke MK, tentu akan mempertahankan sikapnya itu.

Hingga Kamis (24/7), Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan, yang kini mewakili pasangan Prabowo-Hatta, belum memasukkan keberatan ke MK. Jika keberatan itu masuk tampaknya tak mudah untuk merebut kemenangan. Bahkan, Mahfud MD, mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang juga mantan Ketua MK, pernah mengingatkan, gugatan itu bisa sia-sia.

Cari Menteri, Jokowi Bakal Gunakan Sistem Lelang Jabatan

JAKARTA - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo akan menggunakan sistem yang hampir sama dengan apa yang diterapkannya saat mencari penjabat camat dan lurah, yaitu lelang jabatan untuk menyeleksi calon menteri yang bakal mengisi kabinetnya. Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengikuti buka puasa bersama di rumah Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2014).

"Ya mirip-mirip lelang jabatan," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, akan ada tim yang bakal mengumpulkan nama-nama sekaligus jabatan menteri yang cocok dengan nama tersebut. Tim akan mencocokkan nama itu dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh tim sebelumnya.

"Kriterianya leadership-nya kuat, kompeten, punya kemampuan manajerial yang baik, ngerti administrasi pemerintahan, bersih, dan tentu saja mau melayani," lanjut Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa sosok menteri yang akan masuk kabinetnya harus memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Mereka yang berasal dari partai politik, kata Jokowi, bisa saja menjabat sebagai menteri.

"Orang partai banyak yang profesional. Jangan dipisah-pisah antara partai dengan profesional ya," lanjut Jokowi.

Meski demikian, menurut Jokowi, hingga saat ini belum ada pembahasan serius soal kandidat pengisi kabinet. Jokowi mengatakan, ia baru menerima sejumlah masukan mengenai siapa saja yang cocok untuk dijadikan menteri. Masukan bisa berasal dari rakyat, partai politik, dan unsur-unsur lain. Dia menegaskan, finalisasi tetap berada di tangannya.



sumber : kompas

Jokowi Sampaikan Maklumat, Mahfud Sebut Penampilannya Meningkat

Written By Dre@ming Post on Minggu, 06 Juli 2014 | 10.49

Jokowi juga mengajak pendukungnya menyatukan tekad untuk melakukan perubahan bagi kebaikan Indonesia dengan cara bermartabat. Dia mengatakan acara tersebut sebagai bagian dari demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), berjuang untuk keadilan, keberagaman dan persatuan."Kami menolak intimidasi, kebohongan dan kecurangan yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk menentukan masa depan Indonesia," katanya.
Mahfud Sebut Penampilan Jokowi Meningkat

Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menilai penampilan capres rival kubunya, Joko Widodo, telah meningkat, sehingga debat terakhir (5/7) tentang pangan, energi, dan lingkungan, menjadi lebih menarik.

"Saya kira ada peningkatan performa dari Jokowi, dia sudah mulai terlatih. Tapi dari sudut (pandang) materi, ya menurut saya seimbang," katanya seusai debat putaran terakhir di Jakarta, Sabtu malam.

Terkait pertanyaan mengenai Kalpataru yang diajukan Hatta Rajasa, Mahfud menganggap hal tersebut hanya salah sebut.

Menurut dia, meski salah sebut, substansi yang ingin disampaikan sebenarnya tidaklah hilang dan masih bisa dipahami.

"Namanya debat itu kan tidak ada yang menang dan kalah. Gak ada yang nilai siapa jurinya," ujarnya.

Jokowi Anggap Prabowo Salah Dengar Soal Koperasi

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, menganggap rivalnya, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, keliru dan salah dengar soal pandangan Jokowi terkait koperasi.

"Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar, tidak mungkin seorang Jokowi menganggap petani tidak perlu koperasi," kata Jokowi, di Jakarta, Sabtu malam, dalam debat calon presiden putaran terakhir bertema "Pangan, Energi, dan Lingkungan."

Jokowi merespon pertanyaan Prabowo yang menganggap dia tidak berpihak pada koperasi dalam membangun ekonomi di Indonesia.

Jokowi sendiri menegaskan semua orang tahu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia.

"Hanya masalahnya di desa ada beberapa hal yang harus dituntaskan baik yang berkaitan dengan dengan perangkat desa maupun kelembagaan di tingkat desa," katanya.

Apalagi dalam UU Desa sudah digariskan penganggaran dana sebesar Rp1,4 miliar perdesa.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlu desa memiliki badan usaha milik desa dalam bentuk koperasi atau yang lain.

"Tetapi alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi," katanya.

Prabowo-Hatta sangat menginginkan koperasi lebih diberdayakan lagi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Mereka juga yang mengangkat wacana koperasi ini dalam debat calon presiden-wakil presiden kali ini.

Prabowo Minta JK Tidak Pura-Pura "Bersih"

Dinamika dan saling adu argumen debat calon presiden-wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Sabtu malam ini, berlangsung hangat.

Calon presiden, Prabowo Subianto mengingatkan calon wakil presiden, Jusuf Kalla, jangan berpura-pura tidak memiliki dosa atau kelemahan.

"Sebagai bangsa punya kelemahan, kalau pura-pura tidak ada kelemahan, dosa kepada rakyat," kata Prabowo.

Dia menanggapi pertanyaan JK yang menyentil kasus kelemahan dan ketidakberesan dalam tanya jawab debat itu, yang mengangkat tema besar Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup, dengan moderator Rektor Universitas Diponegoro, Prof Sudharto P Hadi.

Prabowo menambahkan makna "kleptorisasi" yang diungkap pada kampanye di Bandung, mengingatkan kepada rakyat Indonesia agar jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun dirusak sendiri.

Makna kleptorisasi itu, kata dia, bisa saja seperti pemerintah yang membuat kontrak atau perjanjian, tapi merugikan rakyat.

"Kalau pura-pura tidak ada kelemahan, dosa kepada rakyat," katanya.

Jokowi Sampaikan Maklumat Jelang Pilpres 2014

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan maklumat Jokowi-Jusuf Kalla (JK) bagi pendukungnya guna menunjukkan posisi politiknya dan semangat bagi para pendukungnya.

"Anda pekerja keras yang menyumbangkan waktu, gagasan dan semangat untuk mewujudkan perubahan bagi Indonesia," kata Jokowi di depan ribuan pendukungnya dalam "Konser Salam 2 Jari Menuju Kemenangan bersama Jokowi-JK" di Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu.

Jokowi membacakan maklumat bahwa dirinya bersama JK menjadi pasangan capres dan cawapres tidak memiliki nafsu untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara.

Menurut dia, Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014 untuk menyelesaikan masalah bukan menambah masalah. "Kami hadir untuk memberi rasa damai bukan pemicu konflik," ujarnya.

Jokowi juga mengajak pendukungnya menyatukan tekad untuk melakukan perubahan bagi kebaikan Indonesia dengan cara bermartabat. Dia mengatakan acara tersebut sebagai bagian dari demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), berjuang untuk keadilan, keberagaman dan persatuan.

"Kami menolak intimidasi, kebohongan dan kecurangan yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk menentukan masa depan Indonesia," katanya.

Selain itu Jokowi mengajak pendukungnya menyebarkan kebaikan, karena rakyat Indonesia tidak percaya fitnah yang berasal dari pihak-pihak tertentu.

Namun, Jokowi meyakinkan pendukungnya bahwa segala macam fitnah dan kebohongan yang dialamatkan kepada kubunya, tidak membuatnya tumbang untuk bekerja bagi Indonesia.

"Kekuatan kita adalah kerelaan untuk bersatu padu, bekerja, dan tidak ada kata tidak mungkin bagi kemajuan Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh relawan, aktivitas, pekerja seni, petani, nelayan, guru, pegawai negeri sipil, petani, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung pasangan Jokowi-JK.

Dia meminta seluruh elemen tersebut untuk mengawal proses Pilpres 2014 untuk mencapai cita-cita bersama.

"Jalan tinggal selangkah lagi, jaga Tempat Pemungutan Suara. Kami berjanji apabila diberi amanah, maka kami akan bekerja keras untuk Indonesia," ujarnya.

Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).


Dre@ming Post______
sumber : antarabali

Diminta TV One Minta Maaf ke PDIP, Pengamat: Ada Skenario Jegal Jokowi,

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 05 Juli 2014 | 10.58

Pemberitaan TV One yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik ada dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6) pukul 07.40 WIB dan Berita Pemilu yang tayang Rabu (2/7) pukul 13.40 WIB. Pemberitaan yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok itu dianggap melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.
Pengamat: Ada Skenario Jegal Jokowi

Jakarta - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo berpendapat dukungan resmi Partai Demokrat kepada calon presiden Prabowo Subianto dapat dianggap sebagai skenario besar untuk menjegal capres Joko Widodo.

"Ada skenario besar yang disiapkan untuk melawan dan menjegal Jokowi menjadi presiden 2014-2019. Hal itu terlihat, salah satunya dari bergabungnya Partai Demokrat mendukung Prabowo," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Karyono mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden memang telah menyatakan diri akan bersikap netral. "Tapi, ada sesuatu yang paradoks. Dimana di sisi lain, SBY adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dukungan yang diberikan Partai Demokrat bukan tanpa alasan," ujarnya.

Beberapa kali, lanjut Direktur Indonesia Public Institute ini, SBY sebagai Presiden di hadapan publik meminta aparat netral. Namun, dukungan Partai Demokrat yang juga dipimpin SBY bakal menggoyahkan netralitas aparat dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk juga militer dan jajaran Polri.

Secara khusus, Karyono memandang, dukungan yang diberikan Partai Demokrat juga akan menyebabkan militer tidak bersikap netral. Apalagi, Prabowo adalah satu-satunya kandidat yang berasal dari kalangan militer.

"Ada sentimen korps. Keluarga militer bisa condong ke salah satu kandidat karena hanya Prabowo satu-satunya calon dari militer. Ini sangat berbahaya jika aparat sudah tidak netral. Oleh karena itu, masyarakat harus meminta komitmen netralitas Panglima TNI (Jenderal Moeldoko,red) dan Kapolri (Jenderal Polisi Sutarman,red)," ujar Karyono.

Skenario lainnya yang terlihat, kata Karyono, muncul dari pembentukan opini publik yang disampaikan melalui lembaga survei sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa lembaga survei menghasilkan survei yang tidak wajar karena menyatakan ada kenaikan elektabilitas yang fantastis dari Prabowo bahkan mengungguli Jokowi.

"Ini lompatan elektabilitas yang sangat jauh dalam waktu sangat singkat. Sangat tidak mungkin. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Prabowo dalam waktu singkat elektabilitasnya bisa meningkat drastis, apalagi sampai mengungguli Jokowi. Tidak mungkin bisa dipercaya," ujar Karyono.

TV One Diminta Minta Maaf ke PDIP

Jakarta - Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait dengan komunis telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, bahkan televisi swasta tersebut diminta meminta maaf kepada pengadu dan pemirsa.

Keputusan itu diambil dalam sidang yang digelar di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat, yang dipimpin oleh Komisioner Bidang Pengaduan Dewan Pers Ridlo Eisy dan dihadiri Wakil Pemimpin Redaksi TV One Toto Suryanto, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Pemberitaan TV One yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik ada dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6) pukul 07.40 WIB dan Berita Pemilu yang tayang Rabu (2/7) pukul 13.40 WIB. Pemberitaan yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok itu dianggap melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, dalam putusannya, Dewan Pers mewajibkan TV One untuk meminta maaf kepada DPP PDIP dan pemirsa serta memberikan hak jawab kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Dalam persidangan itu, TV One juga diminta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lagi pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya.

PDI Perjuangan selaku pengadu dan TV One sebagai teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian. TV One bersedia memuat hak jawab pengadu, disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pemirsa.

TV One bersedia menyiarkan Risalah Penyelesaian Pengaduan PDI Perjuangan sebagai bagian dari hak jawab.

"Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Kecuali kesepakatan itu tidak dipenuhi," katanya.

Ia mengatakan, pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait komunis jelas tuduhan keji gaya Orde Baru. PDIP adalah partai nasionalis yang konsisten dengan ideologi Pancasila sebagai azas partai dan sekaligus sebagai dasar dan ideologi negara," katanya.

"Meski demikian, Basarah yang juga anggota Komisi III DPR berharap kesepakatan itu tidak diingkari oleh pihak TV One. Kita sepakat cukup sampai Dewan Pers saja," katanya.



sumber : Antara Bali

Dapat No. 2, Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer, Prabowo Salami Megawati

Written By Dre@ming Post on Senin, 02 Juni 2014 | 03.00

Seperti diberitakan, hari ini dua pasangan capres serta cawapres mengambil nomor urut undian untuk Pemilu Presiden 2014. Setelah proses pengambilan nomor urut, capres Joko Widodo secara terbuka dalam pidatonya mengajak masyarakat untuk memilih nomor dua."Itu adalah harmoni, keseimbangan, dan untuk untuk menuju Indonesia yang harmoni. Pilih nomor dua," kata Jokowi sembari tersenyum.
Jokowi Minta Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihukum Berat

Jakarta - Maraknya kejahatan seksual terhadap anak rupanya membuat Joko Widodo geram. Gubernur DKI Jakarta itu meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Pelecehan dan menyangkut anak di sekolah, hukum seberat-beratnya," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak belakangan terjadi di beberapa tempat. Di Jakarta, kasus aktual terjadi di Jakarta International School (JIS) beberapa waktu lalu. Sekolah bertaraf internasional dengan letak di Ibu Kota saja bisa kecolongan. Jokowi pun meminta pelaku dihukum berat agar kejadian serupa tak kembali terulang.

"Biar nggak ada yang mengulangi lagi," tuturnya.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak tak hanya di Jakarta, di daerah pun banyak. Sebut saja kasus Emon di Sukabumi dan teranyar adalah 13 bocah SD di Kramat Jati, Jakarta Timur yang diketahui menjadi korban pelecehan seksual teman sepermainannya.

Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1

Jakarta - Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.

"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).

Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.

"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.

Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.

"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.

Kubu Prabowo-Hatta Nilai 'Kampanye' Jokowi Pilih Nomor 2 Masuk Pelanggaran

Jakarta - Pihak Tim Pemenangan Prabowo-Hatta menilai upaya Joko Widodo mengajak masyarakat agar memilih nomor dua bisa termasuk pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) harus memeriksa upaya kampanye ajakan itu.

"Itu masuk hitungan pelanggaran. Enggak boleh itu. Ini belum kampanye. Tidak bisa itu ngajak-ngajak masyarakat begitu. Harus segera dicek oleh Bawaslu," ujar Direktur Hukum dan Advokasi Tim Sukses Prabowo-Hatta, Ahmad Yani di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2014).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan harus ada komitmen dari setiap pasangan capres serta tim pemenangan terkait aturan kampanye. Meskipun khilaf atau tidak sengaja, tetap saja apa yang dilontarkan harus diperhatikan secara serius.

"Ini habis pembagian nomor urut. Tempatnya juga KPU. Masak ngomong begitu. Saya harap Bawaslu aktif, aktif soal ini," ujarnya.

Seperti diberitakan, hari ini dua pasangan capres serta cawapres mengambil nomor urut undian untuk Pemilu Presiden 2014. Setelah proses pengambilan nomor urut, capres Joko Widodo secara terbuka dalam pidatonya mengajak masyarakat untuk memilih nomor dua.

"Itu adalah harmoni, keseimbangan, dan untuk untuk menuju Indonesia yang harmoni. Pilih nomor dua," kata Jokowi sembari tersenyum.

Ketika Prabowo Salami Megawati

Jakarta - Sempat berpasangan di Pilpres 2009, hubungan Megawati dan Prabowo Subianto memanas di 2014. Di tengah dinamika hubungan politik tersebut, Prabowo menyalami Megawati. Momen pengundian nomor urut capres di KPU seakan menjadi oase di tengah panasnya hubungan Mega-Prabowo bekalangann ini.

Momen itu terjadi di ruang sidang utama di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Minggu (1/6/2014). Prabowo yang datang belakangan menyalami kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang berada di sisi kiri.

Satu persatu petinggi partai pendukung Jokowi-JK disalami oleh Prabowo. Mulai dari Jokowi dan JK, lalu Surya Paloh, Muhaimin Iskandar dan tak terkecuali Megawati yang berada di deretan depan.

Ketika menyalami Jokowi, Prabowo sempat menepuk pundak gubernur Jakarta nonaktif tersebut. Sedangkan ketika bersalaman dengan Mega, Prabowo lebih dingin, hanya berjabat tangan, lalu bergerak menyalami tokoh-tokoh lainnya.

Hubungan Prabowo dan Megawati memanas di tahun politik 2014 ini. Hal itu bermula setelah kubu Gerindra mengungkap naskah yang dirumuskan di Batu Tulis, Bogor, itu berisi kesepakatan antara dua pihak, yakni Megawati dan Prabowo.

Naskah itu ditandatangani Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2009 lalu. Salah satu poin dari kesepakatan itu adalah bahwa Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2014.

Kubu PDIP menyangkal poin tersebut. Menurut PDIP, poin itu hanya berlaku bila Megawati dan Prabowo menang di 2009, padahal hal itu tidak terjadi.

Namun Prabowo sudah terlanjur murka, bagi Prabowo dan Partai Gerindra Mega sudah ingkar janji. Lalu apakah salaman ini benar-benar akan mengakhiri panasnya hubungan Mega-Prabowo?.


sumber : detik

Jokowi: Saya yang Tentukan Cawapres, Ical Tak Mau Koalisi dengan PDIP

Written By Dre@ming Post on Kamis, 10 April 2014 | 07.28

Jokowi: Saya yang Tentukan Cawapres, Ical Tak Mau Koalisi dengan PDIP
Saling Puji dengan Jokowi, Ical Tetap Tak Mau Koalisi dengan PDIP

Jakarta - Ketum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tak akan berkoalisi dengan PDIP untuk Pilpres 2014. Sebab, Ical tak mau mengalah menjadi cawapres bagi capres PDIP.

"Karena mempunyai calon presiden masing-masing," ujar Ical di studio 5 Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (9/4/2014).

Ical menyadari Golkar harus berkoalisi agar dia tetap bisa maju nyapres. Namun dia tak ingin berkoalisi dengan PDIP yang telah memiliki capres sendiri.

Ical kemudian memberi penjelasan soal melesetnya target Golkar di Pemilu 2014. "Penyebabnya karena suara yang divergen, bukan konvergen," ujarnya.

Dia menjelaskan ada miskalkulasi terhadap jumlah peserta pemilu tahun 2014. Akibatnya penambahan jumlah peserta pemilu membuat suara terbagi lebih banyak.

"Karena suara divergensi kita pada prediksi kedua partai ini tidak sesuai dengan target yang ditentukan," terangnya.

"Setelah ditetapkan yang tadinya diprediksi 5 partai sekarang jadi 10 partai. Bisa memenuhi parlementiary threshold. Seperti itu," tambahnya.

Terkait soal Jokowi Effect, Ical mengakui ada pengaruh terhadap suara PDIP namun dirinya melihat tidak terlalu signifikan.

"Tapi ada divergensi suaranya terkejar, maka yang diharapkan PDIP dan Golkar itu akan tidak tercapai," ucapnya.

Ini Syarat Mendapat Boarding Pass ke Pilpres

Jakarta - Hasil hitung cepat (quick count) atas pemilihan anggota legislatif 2014 menunjukkan bahwa, tak ada satupun partai politik yang dominan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang diperkirakan hanya memperoleh 19 persen suara.

Pemilu 2014 juga menghasilkan partai papan tengah. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat.

Melihat hasil hitung cepat tersebut dipastikan tak ada partai politik yang bisa mengusulkan pasangan capres dan cawapresnya sendiri. Lalu seperti apa persyaratan sebuah partai bisa memiliki boarding pass untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres?

Soal boarding pass mengajukan pasangan capres dan cawapres diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pasal 9 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Persyaratan perolehan kursi disebut juga parlementary treshold. Partai atau gabungan partai politik bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bila berhasil mendapatkan 20 persen kursi di DPR atau sekitar 115 kursi.

Sementara angka 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu adalah presidential treshold. Besaran angka batasan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ini pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

Namun pada Kamis (20/3/2014) lalu Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut.

4 'Effect' Pendongkrak Parpol di Pileg 2014

Jakarta - Hasil penghitungan sementara hitung cepat (quick count) pemilihan legislatif yang digelar hari ini oleh beberapa lembaga survei memunculkan banyak kejutan baru. Sejumlah prediksi yang disebutkan lembaga-lembaga survei sebelumnya ada yang terkonfirmasi benar, namun ada juga yang jauh keliru.

Salah satu kejutan yang tergambar dalam quick count adalah hampir meratanya penyebaran suara yang diperoleh parpol, terutama parpol kelas menengah. Tiga parpol teratas tetap dipegang PDIP, Golkar, dan Gerindra. Namun PDIP berdasarkan quick count gagal menembus 25 persen suara. Meski meraup suara di bawah 20 persen, partai berlambang banteng moncong putih itu sebenarnya mengalami kenaikan 5 persen jika dibanding pemilu 2009 dengan raihan suara 14 persen.

Kejutan lain, melonjaknya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra yang di pemilu 2009 sama-sama meraih 4 persen, namun di pemilu tahun ini keduanya diprediksi meraup suara di atas 9 persen. Sementara Partai Demokrat yang diprediksi survei makin terpuruk di pemilu kali ini akibat terjangan badai korupsi hingga di angka 6-7 persen, justru mampu bertahan di kisaran 10 persen.

Di atas fenomena-fenomena itu, ada faktor pengaruh ketokohan yang sepertinya mampu mempertahankan partai-partai tersebut hingga mampu bertahan dan meraih suara signifikan dalam pemilu kali ini. Prabowo effect, Jokowi effect, Rhoma effect, maupun SBY effect diyakini menjadi salah satu faktor Gerindra, PDIP, PKB dan Demokrat meraih 'keajaiban' dalam pileg.

1. Prabowo Effect sedikit," ujar Hanta.

Partai Gerindra berdasarkan quick count meraih suara antara 10-12 persen. Suara Gerindra melonjak tajam di atas 7 persen dibanding Pemilu 2009 yang hanya dapat 4,46 persen. sedikit," ujar Hanta.

Pengamat politik dari Pol Tracking Institute, Hanta Yuda, menilai faktor Prabowo menjadi penyebab utama terdongkraknya jumlah suara Gerindra. sedikit," ujar Hanta.

"Efek Prabowo ini. Elektabilitas Prabowo sebagai capres yang selalu tinggi selama ini membantu suara Gerindra dalam Pileg hari ini," kata Hanta kepada detikcom. Hanta menyebut peringkat Prabowo selama ini hanya di bawah capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi). sedikit," ujar Hanta.

Faktor penyebab yang kedua, ujar Hanta, Gerindra mendapat luberan suara dari masyarakat yang kecewa dengan Partai Demokrat yang berkuasa selama ini. Gerindra yang memposisikan diri sebagai oposisi mereguk keuntungan sekarang ini. sedikit," ujar Hanta.

Adapun faktor ketiga yang melambungkan suara Gerindra karena jumlah peserta Pemilu kali ini lebih sedikit dibanding tahun 2009 lalu. "Pemilu 2014 ini partainya kan lebih sedikit," ujar Hanta.

2. Jokowi Effect

Perolehan suara PDIP di berbagai quick count Pemilu 2014 tidak lebih dari 20 persen. Namun raihan suara ini lebih tinggi 5 persen dibanding Pemilu 2009. Meski gagal dengan tergetan suara, peningkatan suara PDIP ini diyakini juga dipengaruhi faktor Jokowi.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai pencapresan Jokowi tetap mendongkrak suara PDIP meskipun tidak signifikan.

"Sebenarnya ada kenaikan biar bagaimanapun setelah deklarasi. Karena deklarasi jauh-jauh hari harusnya dilakukan untuk mengeksploitasi nama Jokowi. Tapi yang kita lihat setelah 14 Maret iklan masih diwarnai sosok Puan dan bukan sosok yang dijadikan elektoral," analisis Yunarto.

Jika PDIP terlambat memutuskan soal pencapresan Jokowi, boleh jadi peta suara raihan PDIP tidak akan signifikan.

3. Rhoma Effect

Perolehan suara PKB naik signifikan dibanding dengan hasil yang mereka raih pada Pemilu 2009. 5 Tahun lalu, PKB hanya meraih 4,94%.

Perolehan suara yang bisa dibilang dahsyat ini merupakan hasil kerja keras PKB mempersiapkan pertarungan di Pemilu 2014. PKB memang melakukan berbagai manuver yang sekarang terbukti ampuh.

Bila kembali disimak, partai yang dipimpin Cak Imin ini jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan kandidat capres. Tak hanya satu, PKB menggaet sekaligus tiga kandidat capres. Yang digaet pun bukan nama-nama sembarangan, yaitu Jusuf Kalla, Mahfud MD dan Rhoma Irama. Nama terakhir menjadi magnet yang menyedot massa di berbagai kampanye PKB.

Direktur Eksekutif Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto mengatakan kecerdasan dalam menggarap isu capres menjadi salah satu faktor yang mendorong PKB berhasil meraih suara tinggi.

"PKB mampu memainkan 3 tokoh yaitu Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Rhoma Irama. Ini kelebihan strategi PKB dalam menggarap isu capres," ujar Heri saat dihubungi detikcom, Rabu (9/4/2014).

Menurutnya, apa yang dilakukan PKB dari awal memang sudah menunjukkan strategi politik yang jitu dalam menggarap pemilih. Kemudian konsolidasi menjaga basis NU dan tetap melakukan komunikasi politik kepada para Kiai merupakan kelebihan Muhaimin Iskandar dalam mengelola PKB.

"Saya melihat PKB memang memiliki target pemilih yang tetap yakni NU, namun pandai juga mengelola pemilih lain dengan jualan JK, Mahfud, dan Rhoma," tuturnya.

Suara yang diperoleh PKB, Heri juga mengatakan, karena mendapat limpahan dari partai Islam lain seperti PKS dan juga Demokrat. Padahal PKB selama ini terstigmatisasi sebagai parpol Islam tradisional.

"Namun (cerdas) kemasan menjual 3 tokoh tersebut. Ini Rhoma effect juga sepertinya?" tuturnya.

4. SBY Effect

Partai Demokrat meraih suara di kisaran 10 persen di posisi ke empat setelah Gerindra. Menarik, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sebelumnya divonis lembaga-lembaga survei akan makin terpuruk mengingat berbagai kasus korupsi yang silih berganti menerpa para elitnya. Hingga sang ketua umum Demokrat ketika itu, Anas Urbaningrum pun tak lepas dari jeratan KPK.

Kasus korupsi yang menerpa daya tahan Partai Demokrat itu selama lebih dari setahun bahkan berdampak pada keutuhan dan soliditas internal. Angkanya, Demokrat diduga meraih suara 6-7 persen.

Namun hasil quick count lembaga survei hari ini menunjukkan hal sebaliknya. Partai berlambang bintang mercy itu masih mampu bertahan di peringkat keempat setelah Gerindra yang meraih suara di atas 10 persen.

Daya tahan Demokrat ini karena masih kuatnya kharisma SBY sebagai patron klien Partai Demokrat.

Soal Koalisi, NasDem: Dengan PDIP Kita Paling Cair

Jakarta - Partai NasDem belum mau terburu-buru menjajaki koalisi Pilpres dengan parpol lain. Tapi diakui komunikasi politik dengan PDI Perjuangan diakui cukup intens.

"Ketum kita pernah datang ke markas PDIP di Lenteng Agung. Relatif cair, sampai hari ini (partai) itu saja," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi, Rabu (9/4/2014).

Namun Ferry menegaskan parpolnya membuka komunikasi dengan semua parpol. Koalisi yang ingin dibangun menurutnya harus didasarkan kesamaan agenda kebangsaan.

Penjajakan koalisi lanjut dia harus dilakukan parpol lain. NasDem tidak ingin proaktif sebagai pihak yang mengawali komunikasi politik.

"Kita menjalankan politik tahu diri, kita tidak proaktif. Masak kita yang tidak masuk 3 besar yang aktif? Yang aktif ya parpol 3 besar," sebutnya.

Jokowi: Kita Akan Lakukan Pertemuan Sebanyak-banyaknya dengan Parpol Lain

Jakarta - Usai Pileg, PDIP akan semakin gencar melakukan pertemuan dan komunikasi politik dengan parpol lain. Hal itu diakui oleh capres yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi).

"Kita akan mendukung sebanyak-banyaknya antar PDIP dengan semua partai dalam rangka menjalin kerjasama," ujar Jokowi usai bertandang ke studio TV Indosiar dan bertemu denga Ketum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), Jl Daan Mogot, Jakbar, Rabu (9/4/2014) malam.

Jokowi masih enggan untuk menggunakan istilah 'koalisi'. Dia lebih senang untuk menggunakan istilah 'kerjasama' antar parpol. Jokowi pun tak memungkiri jika nanti lolos menjadi eksekutif, kerjasama yang dilakukan antar parpol akan dilakukan, namun tidak berbicara masalah bagi-bagi kursi menteri.

"Kerjasama itu tidak didasarkan pada pembagian kursi menteri. Karena sistemnya presidensiil," kata Jokowi.

Sementara itu, dengan Ketum Golkar, Ical, Jokowi mengaku sudah sering melakukan pertemuan. Bahkan Ical sering bertemu Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Saya kira platform kita sama. Platform partai sama. Sudah bertemu tidak sekali dua kali. Beliau juga sudah ketemu Bu Mega, dengan saya juga sudah," kata Jokowi.

Jokowi: Saya yang Tentukan Siapa Cawapresnya

Jakarta - Kriteria cawapres bagi Jokowi saat ini sedang dibahas di internal PDIP. Capres PDIP ini menegaskan bahwa calon pendampingnya akan diputuskan sendiri oleh dirinya.

Pembahasan soal cawapres ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Jokowi dengan Megawati. Pembahasan soal cawapres ini akan terus berlangsung.

"Saya sudah bukan sekali dua kali dengan Bu Ketum. Didahului dengan kriteria, muncul beberapa nama, kemudian dikerucutkan hingga tiga nama," kata Jokowi di posko pemenangannya, Jl Cemara, Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Setelah ada beberapa nama kandidat, lanjut Jokowi, barulah dia sendiri yang akan memutuskan.

"Terakhir saya yang menentukan," kata Jokowi.

Kejutan Serba Dua Pasca Pileg 2014

Jakarta - Proses penghitungan suara pemilihan legislatif sedang berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan hasil pemilihan legislatif pada tiga pekan mendatang. Namun dari penghitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei, urutan pemenang pemilu sudah dapat terlihat.

1. Turun Karena Terpaan Isu Korupsi

Dua partai politik mengalami penurunan suara berdasarkan hitung cepat, yakni PKS yang meraih 6,90 persen dan Partai Demokrat 10 persen. Pada pemilu 2009, PKS meraih suara 7,88 persen. Sementara Demokrat 20,85 persen.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titik Anggraini mengatakan turunnya elektabilitas kedua parpol tersebut tak bisa dilepas dari rekam jejak oknum kader yang terjerat kasus hukum. Ditambah tahun-tahun menjelang Pemilu 2014, masyarakat Indonesia semakin melek politik.

"Kayak PKS dan Demokrat. Kalau PKB dan PPP tampaknya hasil sementara ini menunjukkan kenaikan suara," kata Titik di gedung RRI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).

"Isu-isu sosial dan politik yang berkembang di tahun terakhir sangat berkontribusi pada persepsi masyarakat terhadap parpol dan calon. Lalu kualitas calon ketika berkampanye dan menjangkau pemilih, dua hal itu paling berpengaruh," ujarnya.

Namun dampak terbesar adalah isu anti korupsi yang menjerat tokoh-tokoh parpol dari PKS dan Demokrat. Sehingga kedua parpol yang menguasai senayan dua periode ini cenderung jatuh.

"Khusus Demokrat, ini prediksinya di atas survei sebelumnya yang memprediksi lebih rendah. Tapi mengapa suara Demokrat agak lebih tinggi sedikit? Karena ada caleg-caleg yang di lapangan bekerja keras, jadi mereka di atas 9 persen," tutup Titik.

2. Dua Partai Melonjak

Dalam hitung cepat yang dilakukan CSIS-Cyrus, PKB meraih suara 9,20 persen. Ada dua hal menarik dari partai yang berbasiskan kaum nahdliyin ini. Pertama, partai yang semula besutan almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mampu melampaui parpol-parpol Islam lainnya.

Kejutan kedua, parpol berlambang 9 bintang yang mengelilingi bola dunia itu juga mampu terdongkrak suaranya dari 4,94 persen pada pemilu 2009 menjadi 9,50 persen.

Kenaikan sekitar 5 persen suara PKB ini tentu menarik untuk dianalisa. Sebab dalam kurun lima tahun belakangan ini, partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini tak sepi dilanda konflik internal. Bahkan dalam masa kampanye lalu, PKB digugat keluarga Gus Dur. Dari manakah limpahan suara PKB?

Partai fenomenal lainnya, Partai Gerindra. Partai yang sudah mencapreskan Prabowo Subianto ini pun meraih suara yang tak kalah besarnya dibanding PKB. Pada Pemilu 2009, partai berlambang kepala Garuda ini meraih suara 4,64 persen. Namun dalam hitung cepat CSIS-Cyrus dan beberapa lembaga survei lainnya, Gerindra mampu meraup suara hingga kisaran 11 persen. Kenaikan signifikan suara Gerindra tak lepas dari pengaruh sosok Prabowo Subianto (Prabowo Effect).

Kedua parpol ini juga memiliki kursi yang sama di DPR. PKB dengan 27 kursi, sementara Gerindra 26 kursi. Bedanya, PKB memilih merapat pada koalisi pemerintah. Sementara Gerindra memposisikan diri sebagai oposisi.

Selain PKB dan Gerindra, Partai NasDem sebagai partai baru sebenarnya juga mendapatkan suara yang signifikan dengan suara sekitar 6,90 persen.

3. Berujung Ancaman Munaslub 2 Parpol

Penghitungan hitung cepat (quick count) oleh lembaga survei bukanlah pengumuman akhir dan resmi. Namun hasil sementara dari hitung cepat ini justru membuat soliditas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam pecah.

Perolehan suara sementara Partai Golkar sekitar 14,30 persen, mendorong partai pohon beringin itu harus mengevaluasi kembali pencapresan Aburizal Bakrie (Ical). Pasalnya, dalam survei terakhir elektabilitas ketua umum Partai Golkar itu berada di bawah elektabilitas Golkar yakni sekitar 11 persen.

Wacana munaslub yang sempat mencuat pra pileg dapat kembali menguat karena Golkar harus segera memutuskan sikap politik untuk berkoalisi dengan parpol lain. Penentuan pasangan koalisi Golkar akan mempengaruhi posisi Ical yang sudah ditetapkan sebagai capres, bukan cawapres.

Selain Golkar, PPP mengalami problem yang sama. Sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye akbar Gerindra di GBK belakangan memicu protes elit PPP lainnya. Kritik terhadap sikap Suryadharma menguat menyusul hasil hitung cepan PPP yang buruk.

Waketum PPP Emron Pangkapi dan Waketum PPP lainnya, Suharso Monoarfa memunculkan wacana penggulingan terhadap Suryadharma Ali.

"Anda-andai, apa yang dilakukan Ketua Umum dengan datang ke GBK tidak dilakukan, suara PPP akan lebih bagus," kata Suharso kepada detikcom, Rabu (9/4/2014).

Suharso yakin hal yang diungkapkan Emron mewakili suara kader-kader PPP di daerah. Sebab, Emron adalah Waketum PPP bidang internal yang banyak berinteraksi dengan Dewan Pimpinan Cabang PPP di daerah.

"Dengan dia datang ke acara Gerindra, seakan-akan PPP tersubordinasi oleh Partai Gerindra, sehingga pejuang-pejuang di bawah itu kehilangan arah, kok ketua umumnya begini," ujarnya.

Suharso juga menyoroti pernyataan Suryadharma yang menyatakan tak perlu izin elite PPP untuk hadir ke kampanye Gerindra. "Saya pikir konteksnya beda, karena kita sedang berkampanye, gerindra sedang berkampanye, tidak pada tempatnya dia mengatakan hidup Prabowo," ujarnya.

Oleh karenanya, Suharso mendukung manuver Suryadharma merapat ke Gerindra dibahas di rapat pleno. Apakah mungkin Suryadharma digulingkan?

"Itu bisa saja, melalui Munaslub," pungkasnya.



sumber : detik

Total Visitors


 
Support : Dre@ming Media | Dre@ming Post | I Wayan Arjawa, S.T.
Copyright © 2011. Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Excata Published by DLC
Proudly powered by Dre@ming Media