Indonesia: Hankam
Headlines News :

Latest Post

Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan

Apakah Buwas Dijegal Aturan Ini?, Jadi Calon Kuat Kapolri

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 11 Juni 2016 | 08.10

Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menunjukkan senjata api pribadi di rumah dinas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (6/9/2015).
JAKARTA – Menurut Pengamat Kepolisian, Hermawan Sulistyo ‎semenjak menjadi Kabareskrim hingga kini menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), rating Komjen Budi Waseso atau Buwas kian melejit.

Ia disebut-sebut sebagai calon kuat kapolri pengganti Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Kinerja Buwas, khususnya dalam pemberantasan korupsi patut diacungi jempol. Meski banyak opini negatif soal "kriminalisasi" ‎namun, Buwas tetap diidolakan.

"Sekarang ini nama Buwas banyak disebut. Awal-awal jadi Kabareskrim banyak yang memusuhi dia. Tapi setelah dia hantam semua kasus korupsi sekarang makin disukai hingga menjadi Kepala BNN," tutur Hermawan, Jumat (10/6/2016) di sela diskusi "Mencari Sosok Kapolri: Senayan vs Istana di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan.

Diutarakan Hermawan selama di Bareskrim, Buwas dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi dan bisa mengembalikan kerugian uang negara padahal anggaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim jika dibandingkan anggaran KPK sangat kecil.

"‎Buwas soal korupsi tanpa pikir panjang, semua diselesaikan. Dan prestasinya Tipikor Bareskrim itu jauh diatas KPK, publik tidak tahu karena tidak dipublikasikan. Buwas bisa mengembalikan uang negara padahal anggaran di tipikor Bareskrim tidak ada setengahnya dari KPK," tutur Hermawan.

‎Berlanjut, saat Buwas awal-awal menjadi kepala BNN dan memiliki ide agar dibuat lapas khusus bandar narkoba yang dijaga buaya, menurutnya itu makin membuat nama Buwas naik daun.

‎Sayangnya menurut Hermawan yang menjadi kelemahan Buwas untuk bisa mulus menjadi calon kapolri ialah Buwas belum pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A.

"Secara normatif dia sulit karena ada aturan Wanjak soal Kapolri harus pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A di jawa. Nah Buwas belum pernah, dia baru kapolda tipe B, Gorontalo," tambahnya.





sumber : tribun

Terdengar Suara Tembakan dari Bentrok yang Diduga Libatkan TNI dan Polri

Written By Dre@ming Post on Minggu, 15 November 2015 | 09.54

"Memang semalam ada ribut-ribut dan terdengar tembakan di depan toko itu. Ada beberapa orang di depan toko, pakai mobil," ungkap sumber di lokasi kejadian, Sabtu (14/11/2015).
SUMSEL - Warga disekitar Jalan Kemuning Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara dihebohkan dengan suara letusan senjata api yang bersumber dari orang yang diduga berseteru didepan pertokoan di sekitar lokasi, pada Jumat (14/11/2015) sekitar pukul 23.00 malam.

Belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa tersebut.

Namun dari informasi yang berkembang, antara kedua belah pihak yang berseteru yang diduga merupakan anggota TNI dan Polri itu, mengalami cedera akibat peristiwa tersebut.

"Memang semalam ada ribut-ribut dan terdengar tembakan di depan toko itu. Ada beberapa orang di depan toko, pakai mobil," ungkap sumber di lokasi kejadian, Sabtu (14/11/2015).

Dikatakan, awalnya ada orang di depan toko menggunakan mobil. Kemudian datang lagi tiga mobil.

Lalu, orang dalam mobil yang datang belakangan turun, kemudian terdengar suara letusan senjata api.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari aparat keamanan setempat














Dre@ming Post______
sumber : tribun

Setelah Bobol Tembok Kamar Mandi Lapas 7 Napi Kabur

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 07 Februari 2015 | 08.46

“Kami perkirakan mereka membobol LP itu sudah sejak lama secara perlahan-lahan, tetapi selama ini tak diketahui karena dari luar mereka menutupnya dengan rapi. Mereka diketahui kabur saat petugas mengecek rutin ke setiap sel setiap satu jam sekali,” ujar Syamsul.
BANDA ACEH - Tujuh narapidana Lembaga Pemasyarakatan (napi LP) Kelas IIA Banda Aceh, Kamis (5/2/2015) dini hari kabur, setelah membobol tembok kamar mandi sel tempat mereka mendekam. Para napi itu memanfaatkan sebilah pahat besi yang mereka buat bergagang.

Enam di antara napi tersebut tersangkut kasus narkoba dan ada yang harus menjalani hukuman hingga tahun 2027. Seorang napi lainnya terjerat kasus pembunuhan.

Diperoleh informasi, tujuh napi itu diperkirakan kabur antara pukul 02.00 sampai 05.30 WIB dari kamar nomor 21 yang dihuni delapan warga binaan.

Sekitar pukul 06.00 WIB, sejumlah petugas LP yang berjaga-jaga di sana baru tersadar saat melihat tujuh dari delapan napi yang menghuni kamar 21 itu sudah hilang.

Hanya Basrullah, napi narkoba yang memilih tak ikut lari. Sisa hukuman yang harus dijalaninya tinggal sebulan lagi. Sementara tujuh napi lainnya memilih kabur melalui lubang yang digali di sisi kamar mandi berdiameter sekitar 30 x 40 centimeter. Postur tubuh mereka yang umumnya ceking sangat memungkinkan mereka ke luar dari lubang sebesar itu.

Berdasarkan pengamatan Serambi, lubang pada tembok yang dibobol itu tergolong rapi. Besar dugaan, beton tersebut sudah lama mereka pahat. Saat lari, para napi itu, selain meninggalkan pahat besi, juga meninggalkan dua bong sabu serta ganja kering.

Kamar yang dijebol itu, jaraknya dari pos pemantau yang terdapat di setiap sudut LP hanya sekitar 35 meter. Berdasarkan catatan Serambi, kasus kaburnya napi dari LP Kelas IIA Banda Aceh itu bukan yang pertama, melainkan sudah berulang.

Kepala LP Kelas II A Banda Aceh, Ibnu Syukur, mengaku sedang cuti dan berada di luar kota. Ia hanya mendapat laporan dari petugas LP tentang kaburnya tujuh napi tersebut.

Sejauh ini, kata Ibnu, belum ditemukan indikasi keterlibatan oknum sipir yang bertugas malam itu. Indikasi ini bila merujuk pada keterangan petugas yang menyebutkan larinya tujuh napi tersebut setelah membobol beton kamar mandi. “Begitu dinding kamar mandi sel itu dilubangi, ketujuh napi itu langsung memanjat ke tembok LP, menggunakan alat bantu kain sarung yang disambung-sambung,” terang Ibnu mengutip laporan stafnya.

Ibnu menduga, pelarian itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pun demikian, ia tetap akan menelaah kasus kaburnya napi tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kakanwil Kemenkumham Aceh.

Adapun petugas sipir yang bertugas malam itu masing-masing bernama Umar (komandan jaga), Daudi, Abdul Kadir, Wahyudi, dan Taufik Hidayat.

Kaburnya tujuh napi dari LP Banda Aceh itu mendorong Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi dan rombongan berkunjung ke LP itu sekitar pukul 13.30 WIB kemarin. Sesampai di sana, Kapolda melihat sel yang sudah dibobol tersebut, kemudian ikut melihat-lihat ke sejumlah sel lainnya.

Kunjungan Kapolda dan rombongan ini didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumham Aceh, Muji Raharjo BcIP dan seorang pejabat Kanwil Kemenkumham Aceh lainnya serta para pejabat LP tersebut, seperti Kasi Bimbingan Napi, Syamsul Hadi.

“Bobolnya napi sudah berkali-kali, karena itu harus ada evaluasi, baik terhadap petugas LP maupun polisi yang bertugas di LP. Kok bisa ada barang-barang membahayakan, seperti pahat di dalam sel?” katanya.

Karena itu, menurut Kapolda, pengawasan agar barang-barang berbahaya seperti itu, termasuk ponsel, harus diperketat. Bahkan, menurut Kapolda, pihaknya siap menambah personel, jika dibutuhkan untuk mem-backup pengamanan di LP tersebut. Ditanya terpisah, Kasi Bimbingan Napi, Syamsul Hadi memperkirakan besi yang digunakan para napi untuk membobol sel itu mereka peroleh dari besi-besi pembangunan bagian dalam LP itu beberapa waktu lalu.

“Kami perkirakan mereka membobol LP itu sudah sejak lama secara perlahan-lahan, tetapi selama ini tak diketahui karena dari luar mereka menutupnya dengan rapi. Mereka diketahui kabur saat petugas mengecek rutin ke setiap sel setiap satu jam sekali,” ujar Syamsul.






sumber : tribun

Ini Harta Kekayaan Badrodin Haiti, KPK Harus Segera Proses BG

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 17 Januari 2015 | 14.15

Budi Gunawan dan Badrodin Haiti
Miliki Dua Alat Bukti, KPK Harus Segera Proses BG

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera memberikan kepastian hukum atas status tersangka yang disematkan kepada Komjen Pol Budi Gunawan. Pasalnya, saat ini KPK telah diberi 'lampu hijau' oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tengah disangkakan kepada Budi. "Kalau sudah punya dua alat bukti ya sudah lanjutkan prosesnya ke penuntutan di pengadilan. Harus dipercepat," kata Rio saat dihubungi wartawan, Jumat (16/1/2015).

Jika KPK secara sengaja memperlambat proses hukum terhadap Budi, maka dikhawatirkan lembaga anti-rasuah itu memiliki motif politik di balik penetapan status tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Lebih jauh, ia menilai, keputusan Jokowi untuk menunda pelantikan Budi sebagai kapolri sudah tepat. Jokowi, kata dia, dianggap telah berhasil mewakili semua pihak dalam menyikapi persoalan ini.

"Menghargai KPK sebagai salah satu institusi penegakan hukum, menghargai proses politik di DPR, dan menghargai lembaga kepresidenan sendiri," ucapnya.

KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan rekening tidak wajar. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014. Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan dua keputusan presiden pada Jumat (16/1/2015) ini. Pertama, keppres pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kapolri. Kedua, penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

"Berhubung Komjen Drs Budi Gunawan, SH, MSI, sedang menjalani proses hukum, kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala Polri. Jadi, menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jumat malam.

Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kepala Polri. Pengalihan tugas ini dilakukan setelah Presiden Jokowi memberhentikan secara hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Polri.

Pengumuman pemberhentian itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2014). Presiden mengeluarkan dua keputusan presiden (keppres) untuk memberhentikan Sutarman dan menunjuk Badrodin sebagai pelaksana tugas Kapolri mulai hari ini.

"Kami keluarkan dua keppres. Pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Drs Sutarman sebagai Kapolri. Keppres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri," ujar Jokowi, Jumat (16/1/2015).

Jenderal (Pol) Sutarman yang hadir dalam konferensi pers itu menyatakan menerima dan akan melaksanakan keputusan presiden tersebut.

Jadi Plt Kapolri, Ini Harta Kekayaan Badrodin Haiti dari Waktu ke Waktu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kepala Polri. Posisinya digantikan oleh Badrodin Haiti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kapolri. Sebagai pejabat negara, tentu Badrodin berkewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hasil penelusuran di situs acch.kpk.go.id, Badrodin termasuk rajin menyerahkan LHKPN sejak masih menjadi Kepala Kepolisian Kota Medan tahun 2001.

Badrodin terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2 Mei 2014 dengan harta senilai Rp 8.290.211.160 dan 4 ribu dollar Amerika. Ada pun rincian harta kekayaan Badrodin yaitu harta bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4.377.472.000, harta bergerak berupa alat transportasi sebesar Rp 500 juta, serta harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan batu mulia senilai Rp 763.996.965.

Selain itu, Badrodin juga memiliki surat berharga senilai Rp 2.215.490.797 serta giro dan setara kas turun sebesar Rp 683.251.390. Ia juga memiliki hutang sebesar Rp 250 juta dalam bentuk pinjaman uang.

Badrodin pertama kali menyerahkan harta kekayaannya pada 31 Mei 2001 senilai Rp 1.187.000.000 dan 4 ribu dolar Amerika. Setelah itu, saat ia menjabat sebagai Kepala Polda Sulawesi Tengah, ia kembali memperbaharui LHKPN senilai Rp 2.090.126.258 dan 4000 dolar pada 24 Maret 2008.

Kemudian pada 1 Juli 2010, Badrodin kembali memperbaharui LHKPN senilai Rp 4.723.714.226 dan 4000 dollar. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri.

Lalu pada 10 Oktober 2012 saat menjadi Asisten Operasi Kapolri, harta kekayaan yang dilaporkannya senilai Rp 5.826.509.993 dan 4000 dolar Amerika.

Saat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri pun Badrodin menyerahkan LHKPN ke KPK. Harta kekayaan yang dilaporkannya pasa 21 Oktober 2013 itu senilai Rp 8.517.056.044 dan 4000 dolar Amerika.

Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai penggantinya, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.

Pengumuman pemberhentian itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat malam. Sebagai payung hukum atas hal ini, Jokowi mengeluarkan dua keputusan presiden (keppres).

"Saya menandatangani dua keppres. Pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Drs Sutarman sebagai Kapolri. Keppres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri," ujar Jokowi, Jumat.





sumber : tribun

Total Visitors


 
Support : Dre@ming Media | Dre@ming Post | I Wayan Arjawa, S.T.
Copyright © 2011. Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Excata Published by DLC
Proudly powered by Dre@ming Media