 |
| Nazaruddin hadapi dakwaan pencucian uang. Meski sudah berada di balik jeruji besi, kasus hukum Muhammad Nazaruddin seolah tak pernah habis. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kembali menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (10/12). |
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan tiga dakwaan: satu dakwaan suap dan dua dakwaan pencucian uang.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin didakwa mengalihkan harta kekayaannya untuk membeli sejumlah saham, tanah, dan bangunan, serta menampungnya di sejumlah rekening.
Dalam berkas dakwaan terungkap bahwa Nazar menggunakan nama orang lain untuk membuka rekening dan menampung harta kekayaannya itu.
"Harta kekayaan terdakwa yang dengan sengaja ditempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan di Permai Grup seluruhnya sebesar Rp 50,2 miliar," kata jaksa penuntut umum Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/12) dilansir kompas.
Harta kekayaan Nazar diatasnamakan orang lain dengan maksud menyamarkan asal-usul harta kekayaannya karena berasal dari korupsi yang dilakukannya semasa menjadi anggota DPR.
Harta kekayaan Nazar disembunyikan di beberapa rekening atas nama Amin Andoko, Direktur PT Anugrah Nusantara. Selain itu, hartanya juga disimpan di sejumlah rekening anak perusahaan Permai Grup, seperti PT Anugerah Nusantara, PT Mahkota Negara, PT Exartech Technologi Utama, dan rekening joint operation.
Jaksa Kresno Anto Wibowo mengatakan Nazaruddin selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima hadiah dari PT Nindya Karya berupa uang tunai sekitar Rp 17 miliar dan dari PT Duta Graha Indah (DGI) berupa 19 lembar cek yang seluruhnya bernilai sekitar Rp 23 miliar.
"Pemberian tersebut merupakan imbalan karena terdakwa telah mengupayakan PT DGI mendapatkan beberapa proyek pemerintah dan mengupayakan PT Nindya Karya untuk mendapatkan proyek pembangunan Rating School Aceh serta Univesitas Brawijaya," katanya dilansir tempo.
Menurut Jaksa, perbuatan Nazaruddin melanggar tiga ketentuan yang berlaku. Pertama, Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua, Pasal 208 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga, Pasal 281 ayat 3 Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Atas perbuatannya, Nazaruddin diancam pidana sesuai dengan Pasal 12 huruf b atau subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Selama dakwaan dibacakan, Nazaruddin menunduk. Hanya jarinya yang bergerak memutar bandul tasbih. Seusai dakwaan, Nazaruddin mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ia langsung ke luar ruangan tanpa mengeluarkan nyanyian, tidak seperti sidang-sidang sebelumnya.
sumber : NusaBali
